Kriminal

Bukti Rekening Koran Terkendala Prosedur BI


MAKASSAR, BKM — Kantor Wilayah (Kanwil) Bank Negara Indonesia (BNI), menolak permintaan atas rekening koran dan slip bukti setoran yang diajukan oleh jaksa penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar.
Pengajuan ini sebelumnya ditempuh pihak penyidik untuk menelusuri dugaan gratifikasi pembuatan sertifikat lahan yang dilakukan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar yang menyeret nama mantan Kepala Seksi Sengketa BPN Kota Makassar, Muh Hatta. “Rekening koran dan bukti tranfer itu diminta ke BNI untuk menelusuri dugaan suap menyuap dan gratifikasi dalam pembuatan sertifikat tanah yang dilakukan Muh Hatta. Karena hasil penyidikan, sejumlah uang telah ditranfer Jefri Wiseng yang diduga memberikan gratifikasi ke rekening Hatta, ” kata Koordinator Bidang Pidsus Kejati Sulselbar, Noer Adi, Rabu (26/8).
Noer mengaku, pihak Kanwil BNI menolak permintaan tersebut dengan alasan harus meminta izin dari Gubernur BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau kuasa pemilik rekening terlebih dahulu.
Dia menjelaskan, bahwa bukti gratifikasi yang dipegang penyidik adalah bukti transfer rekening dari Jefri yang diterima Hatta. Dalam bukti transfer itu, Hatta diduga menerima uang senilai Rp60 juta.
“Untuk menguatkan hal itu, kami butuh bukti rekening koran dan slip setoran dari BNI, ” jelas Noer.
Sementara itu, Wakil Pimpinan BNI Wilayah Makassar, Babas Bastaman membantah menolak permintaan Kejati. Hanya saja masih ada prosuder yang sudah ditetapkan oleh BI dan OJK. “Karena itu merupakan kerahasian bank. Kecuali ada persetuajuan dari BI dan OJK. Minimal ditingkat regional, ” terangnya.
Seperti diketahui, kasus dugaan gratifikasi pembuatan sertifikat lahan seluas 3 haktare di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea telah menyeret dua orang tersangka. Keduanya mantan Kepala Seksi Sengketa Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Makassar, Muhammad Hatta dan seorang pengusaha bernama Jefri Wiseng.
Dalam kasus ini para tersangka dinilai telah bekerjasama untuk memuluskan pengurusan sertifikat tanah milik tersangka Jefri, meski syarat pengurusan tanah itu tidak lengkap.
Para tersangka dijerat melanggar pasal 12 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keduanya disangkakan telah memberi dan menerima sesuatu atau janji supaya berbuat sesuatu yang berlawanan dengan tugas dan kewenangannya. (mat-ril/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.