Kriminal

Kejati Kejar Konsorsium PLTMH Matra


======================

MAKASSAR, BKM — Dua konsorsium kasus Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) Pasang Kayu, Mamju Utara (Matra) PT.Abaditra Buana Suprindo dan PT.Yudha Nusantara Indah, Rahmat Sampetoding masuk dalam daftar buronan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar.
Rahmat Sampetoding masuk dalam daftar buronan pasca penetapannya sebagai tersangka dan hingga kini belum pernah memenuhi panggilan pemeriksaan penyelidikan dalam kasus tersebut. Selain Rahmat, Kejati juga telah menetapkan pejabat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Mufti Inti Priyanto sebagai tersangka.
“Kita telah menetapkan Rahmat Sampetoding sebagai buronan dalam kasus ini, ” Kata Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Noer Adi, saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (28/8).
Menurut, Adi, tak adanya itikad baik tersangka memenuhi pemeriksaan juga dinilai sebagai upaya menghalang-halangi serta menghambat proses penyidikan.
“Kita sudah memberikan kebijakan terhadap tersangka, tapi sampai saat ini dia tidak pernah bersikap koporatif, ” jelas Noer.
Noer mengatakan, bahwa pihaknya juga sudah pernah melakukan pengecekan di rumah tersangka di Mamuju, namun Rahmat Sampetoding, sudah tidak pernah lagi berada di rumahnya.
Guna mengejar tersangka, pihak kejaksaan telah meminta bantuan kepada aparat terkait maupun masyarakat, agar bisa memberikan informasi tentang keberadaan tersangka. “Kita masih terus melakukan pelacakan terhadap tersangka, ” ujarnya.
Menurut Noer, keterangan tersangka sangat diperlukan dalam proses penyidikan, guna mempercepat proses hukum dalam kasus tersebut. Pasalnya kasus ini akan ditingkatkan ke penuntutan hanya saja terkendala, tersangka hingga kini belum pernah hadir memenuhi panggilan jaksa penyidik.
Diketahui, proyek PLTMH Matra dikerjakan Kementerian PDT. Anggarannya Rp1,7 miliar yang bersumber dari dana hibah Amerika Serikat. Namun dalam pelaksanaannya, proyek yang dibangun pada 2009 di wilayah Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara tidak berjalan dengan baik.
Rekanan yang mengerjakan proyek itu tidak menyelesaikannya. Padahal dana proyek telah dicairkan seluruhnya oleh pemerintah. Berdasarkan pemeriksaan tim ahli, penyidik menemukan progress pekerjaan hanya mencapai 15 persen atau setara Rp200 juta.
Untuk menyamarkan pekerjaannya, tersangka membuat laporan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah proyek tersebut telah diselesaikan dengan baik. Tersangka melampirkan foto-foto hasil pekerjaan, namun kenyataannya berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.
Tersangka Rahmat belum berhasil dikonfirmasi. Nomor telepon miliknya tidak aktif. Pesan singkat yang dilayangkan juga tidak dibalas. Sedangkan Mufti saat ini diketahui juga tersangkut tindak pidana korupsi di Provinsi Bengkulu dalam kasus proyek yang sama. Dia divonis bersalah oleh majelis hakim karena proyek yang dikerjakannya gagal total dan tidak berjalan sesuai dengan rencana. (mat-ril/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.