Kriminal

Kejari Minta Audit Investigasi Kasus Labuang Baji


MAKASSAR, BKM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, melakukan audit investigasi untuk menemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.
“Kami minta dilakukan audit investigasi,” kata Kepala Kejari Makassar, Deddy Suwardy Surachman, Minggu (30/8).
Deddy menyatakan, pihaknya telah melayangkan surat permintaan kepada BPKP Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Menurutnya, audit tersebut dilakukan guna menguatkan proses penyelidikan penggunaan serta pengelolaan dana Rp38 miliar pada tahun 2014 di rumah sakit tersebut.
Dalam proses penyelidikan, penyelidik telah memeriksa sejumlah pejabat rumah sakit. Namun Deddy belum bisa memaparkan secara terang-terangan hasil pemeriksaan tersebut. “Semua masih butuh pendalaman,” ujar Deddy.
Deddy mengungkap, bahwa dengan adanya temuan awal tim penyelidik, kuat dugaan terdapat dana yang digunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan pasien itu tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.
Data tersebut, kata Deddy, juga didukung dengan adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan tahun 2014.
Deddy juga tidak menampik jika pihaknya menjamin akan bersikap independen dan profesional dalam mengusut kasus tersebut.
Deddy secara gamblang menegaskan bahwa akan meningkatkan kasus tersebut hingga ke tahap penyidikan dengan didukung adanya bukti kuat terjadinya tindak pidana korupsi.
Sementara Kepala BPKP Sulsel, Deni Suardini, membenarkan adanya permintaan dari Kejari Makassar untuk melakukan audit kasus tersebut. Namun audit tidak serta merta bisa langsung dilakukan, sebelum adanya eskpose atas kasus ini. “Kami harus ekspose dulu seperti apa temuan penyelidik kejaksaan,” kata Deni.
Menurut Deni, dalam ekspose nanti, dapat dilihat apakah penyelidik kasus tersebut telah memenuhi bukti-bukti awal terjadinya penyimpangan keuangan negara. Bila bukti sudah cukup maka audit bisa dilaksanakan.
Sebelumnya, Direktur Rumah Sakit Labuang Baji, Enrico Marentek mengaku telah menggunakan dana yang bersumber dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan peruntukan yang diatur undang-undang.
Menurut dia, penggunaan dana itu mengacu pada Undang-undang nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan harus sesuai BLUD. (mat-ril/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.