Kriminal

Aswas: Rahman Morra Tak Terbukti Memeras


MAKASSAR, BKM — Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel akhirnya menyimpulkan hasil pemeriksaan kasus dugaan suap yang menyeret nama Kasi Penkum Abd Rahman Morra.
Aswas, Heri Jerman dalam jumpa pers yang digelar, Jumat (4/9) menyatakan, bahwa Rahman Morra tidak terbukti melakukan pemerasan terhadap sejumlah legislator DPRD Kabupaten Jeneponto terkait penangan kasus dugaan korupsi dana aspirasi Jeneponto.
“Semua saksi yang sudah kita periksa membantah memberikan atau dimintai uang oleh RM,” tegas Heri dihadapan wartawan di Makassar.
Heri mengaku kalau pihaknya telah memanggil 33 saksi, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif Jeneponto. Menurut Heri, keterangan saksi tidak mendukung adanya data dan fakta lain yang mengarah pada terjadinya pemerasan. Bahkan diantaranya, membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Rahman.
Seperti dilansir sebelumnya, kasus dugaan suap jaksa berawal dari adanya laporan dari seseorang bernama Saparuddin. Namun hingga kasus ini dirilis, Saparuddin belum dikatahui keberadannya.
Tim pemeriksa sudah berupaya mencari Saparuddin, namun tidak pernah berhasil ditemui. Dalam laporan itu, Rahman Morra dituding melakukan pemerasan dengan meminta uang secara tidak wajar dengan nilai bervariasi, antara Rp500 juta sampai Rp750 juta. Para pejabat yang dimintai itu di antaranya legislator DPRD Sulawesi Selatan yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Syamsuddin Karlos, dan dua legislator DPRD Jeneponto, Burhanuddin dan Andi Tahal Fasni.
Uang tersebut, dimaksudkan agar mereka tidak terseret dalam kasus dana aspirasi.
Meski menyatakan Rahman tidak terbukti memeras, namun Heri mengaku menemukan adanya indikasi terjadinya pelanggaran disiplin. Pasalnya, Rahman pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dana aspirasi secara tidak wajar. Tapi dia mengaku masih mendalami indikasi pelanggaran displin tersebut. “Akan didalami dulu. Belum ada keputusan sanksi, karena akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung terlebih dahulu,” kata Heri.
Selama dua bulan terkahir, Bidang Pengawasan telah menjatuhkan sanksi kepada 4 jaksa dan 4 pegawai tata usaha dilingkup kerja Kejati Sulselbar. Dari mereka yang dinilai bersalah, satu diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat, empat orang mendapat sanksi penurunan pangkat 4 orang, dan peringatan tertulis kepada 3 orang lainnya.
Rahman saat dikonfirmasi mengaku menghargai putusan Bidang Pengawasan. “Sejak awal saya yakin tidak ada pemerasan,” kata Rahman.
Terkait adanya indikasi pelanggaran disiplin, Rahman mengaku belum mengetahui persis bentuk pelanggarannya. Meski begitu, dia mengaku akan kooperatif. Menurut dia pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai prosedur. (mat-ril/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.