Sulselbar

Tim Sosialisasi Pasar Lakessi Dilapor Polisi


PAREPARE, BKM — Ribut-ribut soal dugaan korupsi di Pasar Lakessi terkait penarikan uang terhadap pedagang sebesar Rp1 juta per lods, terus bergulir. Sebab pungutan yang dilakukan sejak tahun 2012 itu tergolong besar. Jika jumlah tersebut dikalikan dengan 1.600 pedagang, maka totalnya bisa mencapai Rp1,6 miliar.
Kasus ini mendapat perhatian serius dari LSM Benteng Ampera Indonesia (BAI). Mereka melaporkan tim sosialisasi Pasar Lakessi ke kepolisian setempat.
Sebelumnya, kasus ini pernah dilaporkan LSM Sorot Indonesia ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare pada tahun 2013. Hanya saja penyidik kejaksaan belum mengambil tindakan. Padahal sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014. Bahkan BPK meminta untuk diberikan teguran kepada pejabat berinisial SU dan FS.
Ketua LSM BAI Muh Fihir kepada sejumlah wartawan, emmperlihatkan surat resmi laporannya ke polisi tertanggal 31 Agustus 2015. Fihir menilai tim sosialisasi tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pungutan terhadap pedagang kakilima, hingga akhirnya dinyatakan ilegal atau pungli (pungutan liar). Selain itu, juga terjadi indikasi pidana penipuan, dimana pedagang yang sudah membayar uang jaminan namun tidak dapat lods.
Ironisnya lagi, tim sosialisasi membuat rekening di Bank Bukopin tanpa dasar hukum. Karena yang dipungut bukan PAD (pendapatan asli daerah), tapi inisiatif tim sosialisasi sendiri tanpa melibatkan pemerintahan dan DPRD. Yang mengherankan lagi, adanya keluar masuk uang di rekening Bukopin tanpa melalui mekanisme.
”Jadi jelas pungutan yang dilakukan tim sosialisasi kepada pedagang itu tidak mendasar dan membuat rekening tidak berdasarkan aturan berlaku, sehingga dinyatakan melanggar sesuai LHP BPK tahun 2014. Jadi tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti kasus ini,” tegas Fihir.
Ada empat indikasi unsur pidana dalam pungutan dana kepada pedagang, yakni money laundry, pungli, penipuan dan penyalagunaan wewenang. ”Pungutan ini dilakukan tanpa dasar hukum. Kesepakatan itu terjadi bila ada dasar hukumnya,” tandasnya.
LSM BAI meminta kepada Pemkot Parepare agar tidak tergesa-gesa mengembalikan uang ke pedagang sebelum ada ketetapan hukum tetap. Nanti setelah inkra baru dikembalikan ke pedagang ditambah bunganya.
”Kalau tidak cukup, maka tim sosialisasi harus bertanggungjawab. Jangan saling tuding yang membuat masyarakat bingung. Agar lebih transparan masalah ini, penegak hukum jangan ragu menindaklanjutinya, karena sudah jelas temuan BPK,” ujarnya.
Kasat Reskrim Polres Parepare AKP Nugraha Pamungkas membenarkan adanya laporan LSM BAI terkait pungutan ke pedagang Pasar Lakessi. Walaupun sebelumnya kasus ini dilaporkan ke kejaksaan, namun polisi tetap akan memprosesnya. Karena ada beberapa item yang dilaporkan, selain pungutanya.
”Kalau sudah melapor, pasti kami proses,” janjinya.
Ketua tim sosialisasi Pasar Lakessi Amir Lolo yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Sekkot Parepare, mengaku tidak tahu menahu adanya pungutan kepada pedagang. Termasuk masalah keluar masuknya uang milik pedagang di Bank Bukopin. ”Saya tidak tahu masalah itu, karena saya tidak dilibatkan,” kilahnya. (smr/rus/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.