Sulselbar

Warga Tuntut Lokasi Kantor Desa dan Pustu


ENREKANG, BKM — Puluhan anggota keluarga besar Darung (Ambe Naja), warga Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, beramai-ramai mendatangi gedung DPRD Enrekang, Senin (7/9). Mereka menuntut tanah milik keluarganya untuk dikembalikan.
Saat ini, di atas tanah seluas 40×40 meter yang mereka tuntut tersebut berdiri bangunan milik pemerintah. Masing-masing kantor desa, puskesmas pembantu (pustu) dan balai pertemuan.
“Kami minta agar tanah warisan nenek kami dikembalikan, karena kami hanya pinjamkan kepada pemerintah sesuai perjanjian dulu,” kata Najamuddin, juru bicara keluarga Darung.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Enrekang Nurman Amir Eran Batu menyatakan, jika memang berkas-berkas dan bukti-bukti surat yang diperlihatkan benar dan sah, sebaiknya pemerintah mengembalikan tanah milik warga.
“Hingga saat ini tidak sedikit gedung milik pemerintah dibangun di atas tanah yang belum bersertifikat. Jadi ketika digugat di pengadilan, warga yang menang. Gedung yang dibangun di atas tanah itu belum tentu milik pemerintah. Masa’ masyarakat berhadapan degan pemerintah. Jangan ambil tanah rakyat kalau tidak ada ada hitam di atas putih,” tegas legislator yang berlajar belakang sarjana hukum ini.
Anggota dewan lainnya dari Partai Hanura Mule, mengklaim bahwa tanah yang dipersoalkan itu memang milik warga. ”Kalau saya lihat surat-suratnya ini, wajar kalau warga komplain. Mereka memang berhak sesuai dengan isi surat ini. Kembalikanlah kepada yang berhak,” tandasnya.
Camat Anggeraja Ahmad Nur dalam penjelasannya, mengatakan bahwa kasus ini sudah puluhan tahun bergulir namun belum ada penyelesaian. “Setahu saya, sejak diserahkan, pemerintah tidak pernah mengembalikan ke pihak keluarga. Apalagi sudah ada bangunan milik pemerintah di atas tanah tersebut,” terangnya.
Sementara Kabag Pemerintahan Muh Nohong, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki dana Rp1,5 miliar sebagai persiapan untuk ganti rugi. ”Namun kami tidak akan sembarangan memberikan ganti rugi kepada warga yang melakukan gugatan kepada pemerintah,” ujar Nohong.
Ketua Komisi Ismail Hamid yang memimpin pertemuan, berjanji akan mengembalikan kasus tersebut kepada pihak eksekutif untuk membentuk tim tindak lanjut guna penyelesaiannya.
”Kita kembalikan kepada eksekutif untuk membentuk tim tindak lanjut menyelesaikan kasus ini. Karena di dalam surat itu, dicantumkan kalau lokasi tersebut hanya pinjaman sementara kepada pemerintah,” jelas Ismail. (her/rus/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.