Kriminal

Penanganan Kasus Bamas Sambo Dipertanyakan


MAKASSAR, BKM — Lembaga Pemantau Proses Hukum Indonesia (LPPHI) meminta penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar profesional dalam menuntaskan kasus sengketa lahan antara Bamas Sambo melawan Arifin Dg Sallang.
Tim Investigasi LPPHI, Andi Baso Rasyid kepada BKM, Selasa (8/9) meminta Penyidik Unit Tahbang Polda Sulsel untuk melakukan kajian secara mendalam soal keabsahan alas hak kepemilikan lahan Bamas Sambo, sebagai pelapor.
Adapun lokasi tersebut status perkaranya sama dengan kasus Zakira Dg. Ngintang yang saat itu melawan Sudirman P. Beberapa waktu lalu yang memiliki wilayahnya yang sama, sehingga LPPHI menjadikan reverensi pada penanganan kasus yang sekarang ini di tangani Penyidik Polda Sulselbar Unit Tahbang antara Arifin Daeng Sallang sebagai terlapor dengan Bamas Sambo.
“Setelah melakukan investigasi dan mengakaji mengenai fakta-fakta di lapangan, kami menemukan beberapa bukti-bukti tentang surat kepemilikan milik Bamas Sambo tidak jelas keabsahannya sedangakan lahan milik arifin Dg. Sallang tersebut berada pada wilayah Kabupaten Gowa,’’ ungkap Andi Baso Rasyid yang di dampingi Rahmat SH bersama Syahril, selaku Tim Investigasi LPPHI.
Tim Investigasi juga menambahkan, bahwa masih terdapat banyak bukti yang harus di ungkap oleh pihak penyidik Polda Sulselbar Unit Tahbang, salah satu bukti yang menjadi acuan dalam penanganan kasus tersebut adalah surat bukti PBB dan alas Hak milik bamas sambo sebagai pelapor berada di Jalan Tanggul Patompo Makassar.
Atas adanya hal tersebut kata. Andi Baso pihaknya mempertanyakan keabsahan kepemilikan yang sebenarnya. Dan di duga dokumen alas hak pihak pelapor tidak terdaftar pada administrasi di wilayah Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dan tidak terdaftar di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Parang Tambung Makassar, sehingga tidak jelas keabsahannya.
“Jadi berdasarkan keterangan pemerintah setempat Ari Mahdin Aspari S.Stp selaku Camat Barombong kabupaten gowa wilayah tersebut berada di wilayah Kabupaten Gowa sehingga obyek tanah yang dipermasalahkan antara terlapor dan pelapor masuk dalam wilayah Kabupaten Gowa,” terang Andi Baso Rasyid.
Pihaknya mempertanyakan tentang hasil penyelidikan yang menetapkan Arifin Dg. Sallang sebagai tersangka penyerobotan. Sementara sebelumnya ada kasus yang sama yakni Zakira Dg. Ngintang melawan Sudirman P, sehingga penyidik Polda Sulselbar mengeluarkan SP2HP dan dinyatakan laporan Sudirman tidak dapat di tingkatkan.
“Kami pertanyakan dan jadi reverensi karena dari dokumen berkas kepemilikan kasus tanah yang dimiliki Sudirman yang saat itu melawan Sakarian kemudian pihak polda saat itu mengeluarkan SP2HP, sementara kasus terlapor Arifin Daeng Sallang selaku pemilik lokasi berada di wilayah yang sama yakni Kabupaten Gowa,” tegasnya. (mat-ril/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.