Connect with us

Kriminal

Berkas Kasus PLTMH Matra Rampung

-

MAKASSAR, BKM — Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati (Kejati) Sulselbar, telah merampungkan pemeriksaan berkas tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Mufti Inti Priyanto.
Mutfi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut diperiksa di rumah tahanan (Rutan) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), tempatnya ditahan.
“Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya, di Rutan Kupang,” kata Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Noer Adi, Jumat (11/9).
Noer menjelaskan, dengan pemeriksaan tersangka, pihaknya sudah dapat merampungkan berkas penyidikan dalam kasus ini. Namun berkas tersebut terlebihdahulu akan dikaji untuk tahap dua.
Noer mengaku belum dapat memastikan, apakah tersangka dapat dipindahkan ke Rutan Makassar. Dia mengatakan kalau pihaknya belum mengetahui akhir masa penahanan tersangka di Rutan Kupang. Terkait masa penahanan tersangka, kata Noer, masih menjadi kewenangan penyidik Kejari Larantuka.
“Belum bisa kami pastikan dulu, karena, kita akan melakukan koordinasi dulu dengan penyidik Kejari Larantuka,” ujar Noer.
Noer juga mengaku, selain Mufti, tersangka lain yakni Rahmat Sampetoding telah ditetapkan sebagai DPO lantaran tidak pernah memenuhi pangglikan pemeriksaan selama kasus ini bergulir di Kejati Sulselbar. “Rahmat Sampetoding sudah kita tetapkan sebagai DPO Kejaksaan,” tegasnya.
Sekedar diketahui, penyidik telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Selain Mufti Kejati juga menetapkan Rachmat Sampetoding sebagai tersangka yang berperan sebagai kuasa konsorsium dari PT.Abaditra Buana Suprindo dan PT Yudha Nusantara Indah, selaku pihak yang mengerjakan proyek tersebut.
Seperti yang dilansir sebelumnya bahwa, proyek pembangkit tenaga listrik mikro hydro ini menggunakan dana hibah dari Amerika Serikat kepada pemerintah pusat sebanyak Rp1,7 miliar tahun 2009. Namun dalam pelaksanaannya proyek yang dibangun di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara tidak berjalan dengan baik. Rekanan yang mengerjakan proyek itu tidak menyelesaikannya. Padahal dana proyek telah dicairkan seluruhnya oleh pemerintah. Berdasarkan pemeriksaan tim ahli konstruksi, penyidik menemukan progress pekerjaan hanya mencapai 15 persen. Adapun kerugian negara dari temuan itu diperkirakan mencapai Rp800 juta. (mat-ril/c)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini