Metro

Kopel Nilai APBD P Terlambat Faktor Kesengajaan


MAKASSAR, BKM– Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terlalu banyak alasan.
Bahkan Kopel menduga adanya unsur kesengajaan kedua lembaga tersebut mengulur-ulur waktu pembahasan APBD P agar anggaran yang krusial tidak usah terlalu dibahas lagi.
“Ada modus lama yang digunakan seluruh pejabat Pemkot Makassar dengan dalih kesibukan masing-masing sehingga memperlambat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Perubahan tahun ini. Termasuk tidak terlalu membahas anggaran yang krusial,” jelas Ketua Bidang Advokasi Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar, Dadang, kemarin.
Ia juga menuturkan, seharusnya Pemkot Makassar dan DPRD sudah memulai pembahasan sejak Juli lalu, tapi hingga kini tak kunjung dibahas karena para SKPD sibuk dan dewan sibuk plesiran.”Pembahasan APBD Perubahan wajib dibahas dewan tepat waktu, karena akan berdampak pada seluruh sektor,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, jelas Dadang, telah ada panduan jadwal pembahasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD 2015 yang mewajibkan APBD Perubahan tahun 2015 dibahas mulai Juli 2015. Selanjutnya disebutkan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA-PPAS dilakukan paling lambat minggu dua bulan Agustus 2015.
Lalu penyampaian rancangan peraturan tentang perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu pertama September 2015. Selanjutnya pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir yakni selambat-lambatnya tanggal 31 September 2015 sudah selesai.
“Saya menyimak ada ketidakkonsistenan hampir seluruh SKPD Pemkot dengan DPRD Makassar atas kepatuhan pembahasan APBD yang katanya kota dunia, tapi urus APBD malah menggantung seperti ini,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta, menjelaskan, hingga saat ini belum ada surat yang masuk dari Pemerintah Kota Makassar terkait penyusunan jadwal, surat itu akan masuk di Ketua Badan Musyawarah (Bamus). Selanjutnya, ujar Farouk, setelah jadwalnya disepakati, maka pimpinan tinggal menyetujui surat tersebut.
“Suratnya belum masuk dek, kalau sudah masuk pasti Bamus akan menyerahkan jadwalnya dan dewan tinggal membahas dengan SKPD masing-masing,” ucapnya.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh sehari sebelumnya telah menjanjikan akan memasukkan surat permohonan pembahasan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), pekan depan.”Senin kita ajukan,” kata Ibe sapaan akrabnya.
Ibe mengaku pihaknya telah merampungkan seluruh draft yang dibutuhkan.”Ini sudah final,” akunya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Syahrir Sappaile, juga mengatakan yang sama. Ia mengaku, pihaknya akan memenuhi desakan tersebut pada pekan depan.”Pekan depan, apalagi pembahasan sudah hampir rampung,” kata Syahrir di ruang kerjanya.
Dia membenarkan jika pembahasan APBD-P sudah molor. Salah satu alasannya, karena ada penambahan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Namun Syahrir sendiri enggan membeberkan jumlah usulan setiap SKPD. Hanya ada dua SKPD yang sempat dia beberkan yakni Badan Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).”Badan Pertanahan lebih seratus miliar dan Dinas Pekerjaan Umum sedikit ji kurang lebih Rp3 miliar,” jelasnya.(ita-man/war/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.