Metro

Ibe: Makassar Bakal Ribut


MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar tetap ngotot untuk menolak menjalankan rekomendasi yang dilayangkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait pelaksanaan lelang jabatan yang dinilai cacat.

Pemkot Makassar bahkan mengkhawatirkan Kota Makassar akan ribut jika rekomendasi tersebut harus dijalankan, sebab banyak resiko yang dihadapi seperti seratus pejabat akan mengembalikan seluruh tunjangan jabatannya.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh. Menurutnya, Pemkot Makassar akan memberikan jawaban ke KASN soal kisruh tersebut.
“Kita telah menerima surat resmi dari KASN dan Pemkot akan memberikan jawaban tertulis. Kita tetap ngotot untuk tidak melaksanakan rekomendasi,” tegasnya, Minggu (20/9).
Ibe sapaan akrabnya menambahkan, ada dua alasan penolakan Pemkot Makassar untuk tidak mengikuti rekomendasi dari KASN, diantaranya secara hukum pemkot menganggap jika KASN tidak memiliki landasan hukum atau Peraturan Pemerintah (PP), sebab semua aturan harus memiliki PP.
“Kalau ada undangundang tidak ada PP-nya itu namanya Undangundang Macol (Mate Colli). Betul katidak ada undangundang yang tidak memiliki PP,” cetusnya.
Selain itu, ujar Ibe, ratusan pejabat yang telah dilantik sejak tujuh bulan lalu dan menerima tunjangan jabatan tidak mungkin tunjangan tersebut dikembalikan.
“Sekian ratus pejabat eleson II, III dan IV tidak mungkin pengembalian tunjangan jabatan. Kalau ini dipaksakan otomatis mereka akan ribut. Pasti mi itu banyak resiko kalau kita lakukan,” ujar Ibe.
Apalagi, lanjut Ibe, sekarang sudah memasuki tahap evaluasi kenerja pejabat.”Saat ini kita memasuki tahap evaluasi. Dan seharusnya KASN menghargai hasil kinerja Pemkot Makassar. Hargai juga wali kota kodong bahwa dia memiliki itikad baik.”
Menurutnya, apa yang telah dilakukan pemkot merupakan suatu prestasi karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pengangkatan pejabat secara terbuka. ” Kalau dulu itu mau jadi lurah sekian puluh juta. Selama assesment tidak ada isu seperti itu. Ini lagi lelang kepala sekolah, ada isu kalau sekda kumpulkan kepala sekolah, ada laloko yang melapor dan tidak terbukti, ku pertaruhkan jabatanku,” ucap Ibe.
Sementara itu, terkait munculnya klarifikasi dari Kementrian Aparatur Negara (Kemenpan), terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di Kota Makassar, Ibe mengaku masih akan mempelajari dulu.
Menurutnya, pemkot hanya menerima surat KASN hanya sebatas rekomendasi untuk perbaikan.”Saya baru pelajari suratnya, besok (hari ini) saya baru jawab,” tambah Ibe, Minggu (20/9).
Diketahui, dalam klarifikasi tersebut dijelaskan bahwa proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di instansi daerah, menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam lingkup 1 (satu) provinsi.
Seleksi pengisian JPT Pratama di instansi Daerah menurut pasal 105, dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Panitia seleksi kemudian mengajukan 3 (tiga) nama calon terbaik untuk masing-masing jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dipilih salah satu diantaranya. Petunjuk pelaksanaan seleksi secara detail sudah diatur dalam PermenPANRB Nomor 13 tahun 2014.
KASN, menurut pasal 32 ayat (1) UU ASN, diberi kewenangan mengawasi setiap tahapan proses seleksi terbuka tersebut, mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Dalam hal ada dugaan pelanggaraan, KASN juga diberi kewenangan melakukan klarifikasi, melakukan penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi.
Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa hasil pengawasan KASN disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang (PYB). Rekomendasi KASN bersifat final dan mengikat.
Pasal 32 ayat (3) mengatakan bahwa hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pengisian JPT disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.
Dalam hal hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti, menurut pasal 33 ayat (1) UU ASN, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(man/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.