Connect with us

Bisnis

Kesyahbandaran Makassar Berlakukan SPS Online

-

MAKASSAR, BKM — Terhitung mulai 1 Oktober 2015, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar mulai memberlakukan layanan Surat Persetujuan Syahbandar (SPS) secara online. Pemberlakuan SPS Online ini, menurut Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, Capt Zulfarmi Syawal SH MH sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan menteri perhubungan tentang SPS online yang sebentar lagi akan ditandatangani.
”Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau dengan pemberlakuan layanan Surat Persetujuan Syahbandar secara online, semua pihak harus menerimanya. Karena ini merupakan keputusan pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan,” tegas Zulfarmi saat memberi pengarahan kepada para perwakilan dari perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, sub agen, dan pengurus serta anggota INSA pada acara Sosialisasi dan Training SPS Online di aula Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, Selasa (6/10) kemarin. Kegiatan tersebut berlangsung hingga Rabu (7/10) hari ini.
Sementara itu, Kepala Seksi Tertib Berlayar Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, Capt Kristina Anthon, SSiT yang menjadi narasumber tunggal dalam sosialisasi dan training ini, memaparkan panjang lebar mengenai sistem layanan terbaru yang mulai diberlakukan di Kesyahbandaran Makassar dan 15 kesyahbandaran lainnya di seluruh Indonesia.
”Jadi siap atau tidak siap, kita harus siap. Kita harus move on untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Meski peraturannya belum ditandatangani menteri, tapi kepala kesyahbandaran sudah meminta untuk disosialisasikan. Sehingga ketika peraturannya sudah ditandatangani, maka tentu sistemnya sudah bisa langsung dijalankan tanpa ada hambatan,” kata Kristina.
Menurut Kristina, dengan pemberlakuan SPS Online sebagai salah satu upaya untuk memperlancar pelayanan di Pelabuhan Makassar. Dengan SPS Online ini, maka tidak ada lagi layanan manual atau orang ketemu orang (person to person) sebagaimana layanan selama ini. Sehingga dari segi waktu lebih cepat dan dari segi biaya, jauh lebih efisien.
Penerapan SPS Online ini setidaknya telah menimbulkan transparansi baik kepada para pemilik kapal, agen, maupun pihak kesyahbandaran. Karena sistem ini sendiri dipantau langsung menteri perhubungan dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla). Sehingga, ketika ada data yang dimasukkan pihak agen maupun pemilik kapal ke dalam sistem dalam jangka waktu lama tidak mendapatkan respon, maka kantor kementerian perhubungan bisa langsung menegur untuk menanyakan penyebabnya.
Begitu pula sebaliknya, jika pihak agen atau pemilik kapal salah menginput data ke dalam sistem, tentu akan membuat penginputan itu terpending atau bahkan error. ”Jadi sekarang waktunya pihak-pihak yang terkait dengan angkutan laut ini untuk mempelajari secara seksama sistem kerjanya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Makanya, kami menyiapkan waktu satu hari untuk melakukan training khusus,” katanya.
Selain di Makassar, layanan SPS online ini juga diterapkan di 15 kantor kesyahbandaran, masing-masing Kantor kesyahbandaran Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Kantor Pelabuhan Kelas 1 Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang, Banten, Dumai, Semarang, Banjarmasin, Balikpapan, Bitung, Ambon, Sorong, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Manggar, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban. (mir)

Share

Komentar Anda


Populer Minggu ini