Politik

KPUD Mulai Sosialisasikan UU Pemilukada


SINJAI, BKM– Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sinjai mulai menggelar sosialisasi, menyusul disahkannya UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU.
Hal ini diungkapkan Ketua KPUD Sinjai, Muh Arsal Arifin, Senin (19/10).
Menurutnya, dengan berlakunya UU tersebut, secara otomatis KPUD harus menjalankan aturan tersebut. “Tapi, sebelum itu diterapkan, maka kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar ke depan, elemen masyarakat tidak bingung mengenai regulasi yang berlaku, dan ini akan kami lakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur,”jelasnya.
Sebelumnya, Kpomisioner KPUD Divisi Hukum, Pengawasan dan Keuangan, Ridwan menjelaskan beberapa perubahan terkait UU No 1 dan nomor 8 Tahun 2015 tersebut.
“Salah satu perubahannya, yakni sistem pemilihan dengan satu putaran. Selain itu, partai pengusung atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat 20 % untuk kursi DPRD dan 25% untuk perolehan suara. Sedangkan untuk calon perseorangan atau Independen, khususnya di Sinjai harus memenuhi syarat dukungan minimal 8,5 persen,”jelasnya.
Selain itu, perubahan tesebut juga mengatur mengenai tugas-tugas panitia pemungutan suara. “Jadi nantinya, PPS tidak lagi bertugas merekapitulasi suara di TPS, karena setelah penghitungan langsung di bawah ke PPK. Adapun jika hasilnya bersengketa, maka hasil sengketa tidak lagi menjadi kewenangan Mahkama Agung akan tetapi harus Melalui Mahkama Konstitusi,”terangnya. (din/rif/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.