Kriminal

Jaksa Dalami Kasus Korupsi Dana BPJS Jeneponto


MAKASSAR, BKM — Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar akhirnya menerima pelimpahan berkas kasus dugaan korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang (RSUD-LDP) Jeneponto tahun 2014 sebesar Rp16,526 miliar.
Dalam kasus ini pihak penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulselbar telah menetapkan, mantan direktur RSUD LDP Jeneponto, H Saharuddin (51) sebagai tersangka.
“Berkasnya baru kita terima sejak hari senin,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Mulyadi, Selasa (17/11).
Berkasa tersebut, kata Mulyadi, masih tengah dipelajari oleh pihak jaksa peneliti. Selain itu, jaksa peneliti akan mendalami unsur tindak pidana dalam kasus itu.
“Tentu kita akan teliti kembali berkasnya, apakah unsur pidananya telah terpenuhi atau masih ada yang perlu dilengkapi,” ujar Mulyadi.
Mulyadi mengatakan, bilamana nantinya masih ada yang dianggap masih kurang dalam berkas tersebut, tentunya berkas tersebut akan di kembalikan lagi ke penyidiknya untuk dilengkapi.
Mulyadi menuturkan, masih meniliti apakah dalam berkas kasus tersebut unsur formil dan materilnya telah terpenuhi atau belum. “Jaksa peneliti masih sementara mengkaji berkasnya,” kata Mulyadi.
Mulyadi juga belum bisa memastikan apakah berkas tersebut sudah memenuhi unsur atau masih akan dikembalikan lagi ke penyidiknya.
“Saya belum bisa memastikan apakah berkasnya masih akan dikembalikan atau tidak, nanti saya akan koordinasikan ke jaksa penelitinya,” tandasnya.
Dalam kasus ini diketahui, tersangka diduga telah menggunakan dana BPJS sebesar Rp4.750.500.000 dengan alasan pinjaman. Tersangka kemudian hanya mampu mengembalikan dana tersebut sebesar Rp1.150.000.000, yang dibayarkan secara bertahap. Yang pertama dibayar Rp650 juta dan pembayaran kedua sebesar Rp500 juta.
Dari dana klaim BPJS yang dikelola RSUD LDP sebesar Rp16,526 miliar, dikurangi dengan dana klaim BPJS yang telah dikelola sebesar Rp13,067 miliar.
Terjadi selisih sebesar Rp3,513 miliar yang tidak gunakan sesuai peruntukannya.
Dana klaim BPJS itu juga telah dicairkan langsung oleh tersangka sorang diri, yang saat itu masih menjabat sebagai direktur RSUD LDP Jeneponto. Dana BPJS yang telah dicairkan oleh tersangka diduga digunakan bukan untuk peruntukan BPJS. Sehingga RSUD LDP harus menanggung beban pembayaran klaim BPJS sebesar Rp1.930.814.538.
Akibat perbuatan tersangka, negara telah dirugikan sebesar Rp2,9 miliar. Yang mana dana BPJS tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadinya.
Dalam kasus ini tersangka terancam dijerat dengan pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 undang-undang tindak pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. (mat-ril/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.