Politik

Dewan Minta Panwas Proses Oknum PNS Yang Tak Netral


MALILI, BKM –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur meminta agar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memproses dugaan aparat pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral selama tahapan Pemilukada. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Lutim Usman Sadik, Jumat (27/11).
Sadik meminta Panwaslu untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum PNS yang dinilai tidak netral. Menurutnya, PNS yang tidak netral tersebut telah melanggar Undang – Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Sepertinya PNS tidak takut terhadap UU ASN, saya minta Panwas memproses oknum ini,” tegas Usman.
Permintaan yang disampaikan legislator PAN ini pasca melihat foto salah seorang oknum PNS yang beredar dijejaring sosial, facebook. Pada gambar tersebut, oknum PNS ini terlihat sedang melakukan aksi donor darah dengan mengacungkan tiga jari.
Selain itu, handpone yang digenggam oknum tersebut juga terlihat menempel stiker milik salah satu paslon. “Kalau panwas Lutim tidak mau mengambil langkah, maka kami dari DPR akan melakukan pemanggilan atau undangan kepada panwas,” ungkap Usman.
Usman menambahkan, panwas sudah berkomitmen untuk memberikan pengawasan, termasuk penegakan UU ASN sehingga DPRD memberikan persetujuan anggaran terhada lembaga pengawasan tersebut. “Dalam dekat ini, DPRD akan meminta kepada Panwas untuk melaporkan jumlah kasus-kasus yang telah ditanganinya, sudah berapa banyak kasus dan sejauh mana penanganan kasusnya?,”ungkapnya.
Anggota panwas Lutim, Sukmawati berjanji akan melayangkan surat pemanggilan terhadap oknum PNS yang terindikasi tidak netral. “Form A3 atau tanda bukti penerimaan laporan sementara kita tunggu, setelah itu baru kita melayangkan surat pemanggilan untuk melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan,” ungkap Sukmawati, via telepon.
Menurut Sukma, foto yang beredar dijejaring sosial, facebook itu terindikasi adalah PNS. Oleh karena itu, pelaporan indikasi keterlibatan oknum PNS tersebut nantinya akan dirapatkan pada sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Sentra Gakkumdu nantinya yang akan menyimpulkan sanksi apa yang diberikan jika betul – betul terbukti melanggar, apakah itu ada unsur pidana atau kampanye,” pungkasnya. (alp/rif/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.