Metro

Kopel: Makassar Terancam Dipinalti


MAKASSAR, BKM–Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2016 terancam tidak bisa disahkan tepat waktu. Alasannya, hingga saat ini Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan dokumen anggaran, belum juga dibahas.

Jika ini terjadi, Pemerintah Kota Makassar terancam mendapatkan penalti dari Pemerintah Pusat jika hingga akhir Desember APBD 2016 belum disahkan. Itu berarti Pemerintah Kota Makassar akan kehilangan alokasi dana dari Pemerintah Pusat antara Rp50 M hingga Rp80 M.
Koordinator Bidang Aksi dan advokasi masyarakat sipil Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Musaddaq, mengatakan, dewan tidak dapat beralasan apapun untuk menunda-nunda pembahasan APBD 2016. Apalagi, tahun ini dewan gagal dari segala aspek, baik sebagai bageting, pengawasan atau pembuatan aturan. Begitupun, dengan kinerja tim anggaran Pemerintah Kota Makassar.
“Sudah dapat dipastikan dewan akan terlambat membahas APBD 2016. Pasalnya, keterlambatan tersebut imbas dari keterlambatan pembahasan APBD Perubahan 2015 yang lalu. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena publik-lah yang menilai kinerja pemkot dan dewan seperti apa, sebab mereka suka menunda-nunda pembahasan anggaran. Apalagi seharusnya pembahasan APBD sudah dilakukan sejak Juli lalu,” ujar Musaddaq, Jumat (27/11).
Musaddaq juga memastikan jika APBD 2016 tidak akan selesai di tangan dewan hingga tutup tahun.”Itu mustahil bisa selesai, karena pembahasan ini memakan waktu berbulan-bulan hingga bisa rampung, karena pemkot dan dewan harus membahas anggaran setiap item kegiatan satu-persatu. Kecuali kalau mereka bersepakat untuk tidak membahasnya terlalu mendetail,” ungkapnya.
Lanjut Dadang sapaan akrabnya, APBD 2016 bisa saja dikebut pembahasannya di dewan, hanya saja konsekuensinya adalah ada anggaran yang lolos masuk tanpa dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar).”Kita khawatir muncul dugaan kongkalikong anggaran antara esekutif dan legislatif, termasuk untuk memuluskan setiap program kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” jelas Dadang.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar juga belum bisa memastikan pengesahan APBD bisa dilakukan cepat. Mereka hanya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bisa memasukkan draft APBD secepat mungkin dan harus lebih lengkap, agar tidak bermasalah lagi seperti saat pembahasan APBD Perubahan sebelumnya.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar), Hasanuddin Leo, mengatakan keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 lalu, jangan sampai berimbas kepada keterlambatan pembahasan APBD 2016.
Untuk itu, jelas Hasanuddin, diimbau agar Pemkot Makassar dalam penyajian materi anggaran di draft KUA-PPAS harus sistematis dan informatif.”Kita minta draft APBD 2016 bisa lebih dilengkapi, agar pembahasannya bisa lebih sistematis,” tuturnya.
Anggota Banggar, Susuman Halim, juga menyatakan, kalau Banggar harus taat asas maupun peraturan.
“Pembahasan APBD harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 tahun 2014 tentang ketetapan waktu pembahasan APBD. Itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Agar Banggar punya waktu untuk mendalami dokumen-dokumen anggaran tersebut,” tambahnya.
Terpisah, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Beta, mengungkapkan, pekan depan, dewan sudah harus membahas APBD 2016, agar target yang sudah ditentukan tidak mengalami keterlambatan lagi.(ita/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.