Metro

Aru Ingatkan Legislator


MAKASSAR, BKM–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Farouk M Betta mengingatkan ke seluruh legislator untuk mentaati Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang harus diselesaikan tepat waktu.

Penegasan tersebut disampaikan Aru sapaan akrab Farouk M Betta karena melihat progres pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2016 terkesan lambat.
Apalagi, jelas Aru, dalam aturan tersebut jelas menegaskan tentang sanksi yang akan dijatuhkan ke legislator dan pemerintah, yakni, tidak akan mendapatkan tunjangan pokok selama enam bulan lamanya.
“Saya tetap ingatkan seluruh anggota dewan dan pemerintah kota agar lebih serius dalam membahas APBD Pokok. Sebab jika tidak kunjung selesai tahun ini maka sanksinya kita tidak akan menerima gaji,” tegas Aru saat dihubungi BKM, Minggu (29/11).
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, dengan sisa waktu sekitar satu bulan lamanya, diharapkan anggota dewan tidak terburu-buru dalam merampungkan pembahasan, mereka tetap harus berkonsentrasi pada poin-poin usulan anggaran pemerintah agar anggaran lebih pada kesejahteraan rakyat dan jangan sampai anggaran yang tidak terlalu mendesak dianggarkan, ujarnya.
Dihubungi terpisah, Koordinator Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Makassar, Indira Mulyasari mengatakan, pihaknya telah menetapkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA -PPAS) untuk RAPBD Pokok 2016 setiap Sabtu dan Minggu.”Pembahasan KUA-PPAS kita laksanakan setiap Sabtu dan Minggu,” kata Indira.
Wakil Ketua DPRD Makassar ini mengatakan, molornya pembahasan KUA-PPAS tidak mempengaruhi waktu pembahasan kedepannya. Dewan kata dia, tidak ada lagi yang berada di luar daerah, sehingga anggota banggar yang berjumlah 25 orang secara penuh terlibat dalam pembahasan.
Sementara itu, Koordinator Bamus DPRD Makassar, Eric Horas, hanya meminta, anggaran yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa lebih dipertajam, adapun yang dibahas oleh Banggar hanya secara umum tentang pendapatan dan belanja Pemkot Makassar di 2016 mendatang.
Sebelumnya, Koordinator Bidang Aksi dan advokasi masyarakat sipil Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Musaddaq, mengatakan, dewan tidak dapat beralasan apapun untuk menunda-nunda pembahasan APBD 2016. Apalagi, tahun ini dewan gagal dari segala aspek, baik sebagai bageting, pengawasan atau pembuatan aturan. Begitupun, dengan kinerja tim anggaran Pemerintah Kota Makassar.
“Sudah dapat dipastikan dewan akan terlambat membahas APBD 2016. Pasalnya, keterlambatan tersebut imbas dari keterlambatan pembahasan APBD Perubahan 2015 yang lalu. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena publik-lah yang menilai kinerja pemkot dan dewan seperti apa, sebab mereka suka menunda-nunda pembahasan anggaran. Apalagi seharusnya pembahasan APBD sudah dilakukan sejak Juli lalu,” ujar Musaddaq.
Musaddaq juga memastikan jika APBD 2016 tidak akan selesai di tangan dewan hingga tutup tahun.”Itu mustahil bisa selesai, karena pembahasan ini memakan waktu berbulan-bulan hingga bisa rampung, karena pemkot dan dewan harus membahas anggaran setiap item kegiatan satu-persatu. Kecuali kalau mereka bersepakat untuk tidak membahasnya terlalu mendetail,” ungkapnya.
Lanjut Dadang sapaan akrabnya, APBD 2016 bisa saja dikebut pembahasannya di dewan, hanya saja konsekuensinya adalah ada anggaran yang lolos masuk tanpa dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar).”Kita khawatir muncul dugaan kongkalikong anggaran antara esekutif dan legislatif, termasuk untuk memuluskan setiap program kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” jelas Dadang.(ita/war/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.