Hari Raih Gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik

MAKASSAR, BKM — Kepala Seksi Bimbingan Produksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Hari,SIP,SH,MH,MSi meraih gelar Doktor bidang Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
BKM/IST
SIDANG DOKTOR — Hari saat mempresentasekan disertasi dihadapan pengujinya pada gelar sidang Doktor di Gedung Fisipol Prof.Abdul Syukur Unhas Tamalanrea, Senin (30/11) Alumni Praja STPDN 1997 itu menyandang predikat Doktor setelah melalui sidang Doktor di Gedung Fisipol Prof.Abdul Syukur Unhas Tamalanrea, Senin (30/11) dengan hasil sangat memuaskan.
Hari mempresentasikan disertasinya yang berjudul “Analisis Perilaku Birokrasii Dalam Pelayanan Perizinan Gangguan Di Kota Makassar” dihadapan tim penguji Dr.Abdul Mahsyar,MSi, Dr.Muhammad Rusdi,MSi, Dr.Muhammad Yunus,MA.
Tim Promotor, Prof.Dr.H Sulaiman Asang,MS, Ko-Promotor Prof.Dr. Haselman.MSi dan Dr.H.Badu Ahmad,MSi.
Dalam ringkasan disertasinya, Hari menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir bekrembang paradigma baru dalam administrasi publik antara lain yang mengarah pada suatu pembaharuan administrasi publik yang difokuskan untuk menghasilkan “high quality public goods and services”.
Pembaharuan menurut Osborne dan Plastrik adalah transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, sistem, insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan, dan budaya sistem dan organisasi pemerintah.
Menurutnya, ada lima aspek yang mempengaruhi perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertama adalah aspek tujaun (Porpused), aspek tujuan itu terkait dengan pemahaman dan penghayatan terhadap misi organisasi dan kejelasan Standar Operational Procedures (SOP). Kedua aspek insentif, aspek akuntabilitas, aspek kekuasaan dan aspek budaya.
Pria kelahiran Cappakala, Pinrang 7 Juni 1973 menjelaskan, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan, bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.
“Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan kepada negara dan masyarakat. Memberi pelayanan kepada negara dapat berarti bekerja untuk kepentingan negara, sedangkan memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah bekerja untuk kepentingan masyarakat,” terang ayah dua anak ini.
Saat ini, lanjut Hari, konsep fungsi pemerintah tidak hanya sebatas menjaga kestabilan dan perdamaian serta pelayanan kebutuhan masyarakat, melainkan mencakup pula peranan pemerintah sebagai inovator, motivator, dinamisator, stabilisator dan mobilisator. (drw)