Metro

Pengusaha Gudang Membangkang


MAKASSAR, BKM–Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Daerah (Perda) dibentuk sebagai instrumen yuridis atau payung hukum dari segala aktivitas di dalam Kota Makassar.

Hanya saja, perwali dan perda yang telah dibentuk tidak serta merta berjalan dengan baik, bahkan ada perwali maupun perda yang telah disahkan selama enam tahun yang lalu belum juga berlaku efektif. Padahal, anggaran untuk menyusun dan membahas satu perda membutuhkan ratusan juta hingga miliaran rupiah dari kantong rakyat.
Sebetulnya, jika Pemerintah Kota Makassar konsisten menegakkan peraturan daerah dan peraturan wali kota, maka tak begitu sulit mewujudkan Makassar tidak rantasa. Berbagai model kesemrawutan di Makassar sudah ada perda dan perwalinya.
Seperti halnya, Perwali No.20 Tahun 2010 tentang larangan gudang dalam kota. Hingga perda ini dilahirkan, Kota Makassar belum juga terbebas dari aktivitas gudang dalam kota seperti yang sering dijumpai di ruko Toddopuli, Jalan Veteran, di kawasan Kecamatan Wajo dan wilayah lainnya.
Masih maraknya gudang dalam kota juga menjadi penyumbang terbesar kemacetan di jalan, sebab truk bertonase besar yang mengangkut kebutuhan pemilik gudang bebas melenggang manis di jalan raya.
Belum lagi, mereka memarkir kendaraannya begitu saja tanpa memperhatikan pengguna kendaraan lainnya.
Meyikapi hal itu, Sekretaris Kota Makassar, Ibrahim Saleh lagi-lagi menyayangkan tidak adanya ketegasan dari Disperindag Kota Makassar. Seharusnya, jelas Ibe, Disperindag jauh-jauh hari sudah membersihkan gudang dalam kota dengan memegang payung hukum perwali.
Hanya saja, hingga saat ini masih ditemukan gudang beroperasi di dalam kota.”Disperindag harusnya fokus mengawasi aktivitas gudang. Mereka kerapkali berkedok sebagai tempat penyimpanan barang sementara,” tandasnya.
Ibe sapaan akrap sekkot juga mengimbau Diseperindag lebih aktif mengawasi para pelaku usaha yang membuka gudang dalam kota dan mengarahkan untuk pindah ke wilayah kawasan pergudangan di KIMA Jalan Perintis Kemerdekaan. “Disperindag jangan lagi mengeluarkan izin ke pelaku usaha untuk membuka gudang dalam kota. Karena ini dilakukan, maka akan menjadi bahan penilaian untuk mutasi pejabat ke depan,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar, Ismail Tallu Rahim membantah jika masih ada aktifitas gudang dalam kota. Ia hanya mengaku, aktifitas yang ada hanya tempat penyimpanan barang yang ukurannya seperti gudang.”Sudah tidak ada lagi gudang dalam kota itu, yang ada hanya tempat penyimpanan barang. Jika ada mobil truk yang membongkar barang masuk ke ruko itu bukan gudang tetapi hanya tempat penyimpanan barang,” kilahnya. Bahkan, ia juga meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar berperan dalam menindak truk yang memuat barang masuk ke dalam kota. Karena, Disperindag sudah tidak memberikan lagi izin usaha kepada pelaku usaha untuk membuka tempat penyimpanan barang di dalam kota.
“Kita sudah tidak lagi memberikan izin pelaku usaha membuka gudang dalam kota. Kalau masih ditemukan ada aktifitas gudang dalam kota berarti ilegal dan perlu dilakukan penutupan,” jelasnya. (arf/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.