Connect with us

Kriminal

Adil Patu Masih Tahanan Kota

-

MAKASSAR, BKM — Kehadiran Adil Patu ditengah masyarakat sempat munai perhatian. Meski berstatus sebagai terdakwa, Adil masih dapat bergerak bebas karena masih status tahanan kota.
Adil juga mengajukan banding terkait putusan hakim yang menjeratnya 2,5 tahun penjara. Sebelum ada keputusan inkrah atas perkara yang menjeratnya, Adil tetap melenggang bebas mengirup udara segar. Bahkan Adil bisa jadi bebas dalam statusnya sebagai tahanan kota, jika putusan inkrah itu putus setelah masa tahanannya berakhir.
“Adil Patu masih dalam status tahanan kota. Artinya dia tidak bisa meninggalkan kota, kalau masa penahannya sudah habis, berarti kita tinggal tunggu putusannya saja, sampai inkrah,” jelas Jaksa Penuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Abdul Rasyid, Rabu (20/1).
Meski demikian, Rasyid mengaku pihaknya akan melakukan eksekusi terhadap Asil Patu bila mana putusan kasus telah berstatus inkrah dan berkekuatan hukum tetap.
“Nanti kita lihat dulu bagaimana putusan hakim, apakah dikuatkan atau tidak, semua tergantung putusan hakim dek,” terangnya.
Rasyid juga menambahkan terkait masalah status penahanan Adil Patu, menurut dia semua itu merupakan wewenang hakim, karena masih dalam proses banding.
“Untuk lebih jelasnya tanyakan saja ke hakimnya dek, karena dia yang punya wewenang,” tukasnya.
Sementara juru bicara Pengadilan Tipikor Makassar, Ibrahim Palino saat hendak dikonfirmasi, telepon selularnya tidak diangkat.
Jaksa Penuntut Kejaksaan Tinggi Sulselbar, menyatakan menunggu upaya banding terdakwa kasus dugaan korupsi bansos di Pengadilan tingkat Tinggi.
Adil Patu sebelumnya divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Makassar yang memutuskan Adil Patu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus dana Bansos tahun 2008. Adil terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi.
Hakim yang membacakan putusan, menghukum dan memvonis Adil Patu dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta, subsidaer 3 bulan kurungan.
Namun terdakwa tidak diminta untuk mengganti kerugian negara, sebab kerugian negara dalam kasus ini telah dikembalikan ke kas negara secara keseluruhan. (mat-ril/b)

Share

Komentar Anda

Populer Minggu ini