Connect with us

Gojentakmapan

Dewan Dukung Kasus Listrik Pasar Induk Diusut

-

GOWA, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros mendukung langkah kepolisian untuk mengusut dugaan penyalahgunaan uang listrik pedagang di Pasar Induk Minasamaupa.
Dukungan disampaikan legislator dari Fraksi PAN, Mappaudang DL. Mappaudang meminta pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memberikan klarifikasi resmi terkait pungutan uang listrik kepada 200 pedagang yang nilainya mencapai Rp143 juta.
“Kami juga sangat berharap agar jajaran kepolisian bisa mengusut tuntas kemana rimba uang listrik pedagang yang seharusnya sudah terbayarkan ke PLN,” harap Mappaudang DL saat dimintai komentarnya, Rabu (20/1) siang.
Menurutnya, kebijakan pungutan uang listri kepada pedagang bisa saja hanya pada tingkat oknum Disperindag di lapangan. Dia mengusulkan agar polisi mengorek keterangan dari para pedagang untuk mengetahui siapa petugas yang memungut uang listrik pada saat itu.
“Yah bisa juga kabur sih jika yang ditempati membayar itu adalah hanya oknum Dinas Perindag saja. Dan pasti pedagang kenal orang yang ditempatinya membayar. Kami sebagai wakil rakyat meminta agar Pemkab tegas dalam hal ini. Jangan ada oknum pemerintah lainnya yang bermain.
Mappaudang DL menambahkan, meski dana kumpulan pembayaran para pedagang nilainya jauh sangat kecil dibanding nilai tunggakan listrik pasar yang mencapai Rp 1,21 miliar itu seyogyanya harus tetap dibayarkan. “Para pedagang itu sudah berniat baik membayar tagihan listriknya tapi kenapa uang pembayaran mereka tidak diteruskan ke PLN kan kasihan mereka. Dan jika status uang kumpulan pembayaran itu tidak jelas, maka ini bisa dikatakan pungli,” kata Mappaudang DL.
Sementara itu Dg Ngiji, salah seorang penjual sayuran dan bumbu dapur di pasar Induk Minasamaupa mengatakan, sejak listrik dicabut tidak adalagi pedagang yang mau tetap menempati lods basah di basemant.
“Panaski dan gelap jadi kita keluar di area parkir menjual. Kita juga tidak tahu kapan aliran listrik tersambung lagi yang jelas saya cuma tahu bahwa tagihan listrik belum dibayar-bayar oleh dinas,” kata Dg Ngiji.
Kasus ini mulai muncul ke publik setelah dilakukan pemeriksaan terhadap salah seorang pejabat di Disperindag oleh Unit Tipikor Polres Gowa. Adapun indikasi korupsi dalam kasus ini, yakni adanya pungutan biaya listrik kepada 200 pedagang senilai Rp143 juta. uang tersebut sedianya untuk membayar tunggakan listrik di PLN, yang menyebabkan pasokan listrik di Pasar Induk terhenti.
Namun dalam perjalanannya, uang tersebut tidak bisa menutupi tunggakan di PLN yang nilai sudah mencapai Rp1,21 miliar. Namun uang yang terlanjur dipungut oleh pihak Disperindag hingga kini belum dikembalikan.
Belakangan, Diperindag mengusulkan anggaran Rp1,8 miliar dalam APBD tahun 2016. Namun nilai yang diusulkan belum juga bisa menutupi jumlah tunggakan Rp1,21 miliar. (sar-ril/b)

Share

Komentar Anda

Populer Minggu ini