Syahrul Lobi Kemenpan CPNS-kan Pegawai Honorer

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berjanji akan memperjuangkan adanya penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur honorer K2 ke pusat.
Dalam waktu dekat, Syahrul akan melobi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membicarakan persoalan itu.
“Saya akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi,” ujarnya, pekan lalu.
Syahrul berharap pusat memberikan kebijakan lain karena akan banyak PNS yang pensiun. Otomatis Pemprov Sulsel butuh pegawai untuk mengisi kekosongan yang ada.
Orang nomor satu di Sulsel itu khawatir jika pembatalan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS bisa menghambat kinerja pemerintahan.
Sebelumnya, Kemenpan RB mengeluarkan kebijakan bahwa pengangkatan honorer K2 di tahun 2016 dibatalkan. Langkah itu tentu saja menuai protes dari berbagai pihak, utamanya honorer K2 dari berbagai daerah. Termasuk di lingkup Pemprov Sulsel.
Kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan RB itu membuat Pemprov Sulsel tidak berkutik dan terkesan pasrah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, M Tamzil mengatakan, jika itu memang sudah menjadi kewenangan dan keputusan pemerintah pusat, pihaknya harus ikut. Tamzil mengaku siap menjalankan segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
“Terkait kebijakan itu, kami masih menunggu karena persuratannya belum ada,” kata Tamzil di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.
Sebenarnya, tambah Tamzil, informasi terkait pembatalan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS masih simpang siur. Pihaknya masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Untuk itu dia meminta semua pihak menunggu kejelasan informasi dan tidak menelan mentah-mentah jika ada informasi yang beredar di media sosial (medsos).
Kebijakan pusat membatalkan pengangkatan tenaga honorer K2 bertentangan dengan keinginan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, yang selalu berusaha mengakomodir pengangkatan honorer K2.
Dalam beberapa kesempatan, dia mengatakan banyak honorer K2 yang kinerjanya lebih baik dibanding PNS. Mereka lebih paham tugas-tugas yang diberikan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan yang getol memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS mengatakan, sebenarnya belum ada keputusan jelas terkait kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan RB.
Azikin mengaku, Komisi II baru saja selesai rapat dan tidak ada keputusan jelas terkait pembatalan pengangkatan honorer K2 tersebut. Dia berjanji akan tetap memperjuangkan nasib ratusan ribu tenaga honorer yang tersebar di tanah air.
“Kami akan terus perjuangkan agar mereka diangkat sebagai PNS,” jelasnya.
Terkait persoalan itu, mantan Kepala Inspektorat Sulsel itu akan memperjuangkan honorer K2, khususnya yang akan memasuki masa pensiun untuk diangkat sebagai PNS.
Berdasarkan data dari BKD Sulsel, jumlah tenaga honorer K2 lingkup Pemprov Sulsel yang sudah diusulkan ke Kemenpan RB untuk diangkat sebagai PNS sebanyak 851 orang. Pada tahun 2013, sebanyak 359 tenaga honorer sudah diangkat menjadi PNS. Terpisah, Sekretaris Kota Makassar Ibrahim Saleh mengaku kecewa dan bingung atas kebijakan dari Kemenpan RB. Padahal, menurut Ibe sapaan akrabnya, sejak tahun 2015 lalu, Pemkot Makassar telah berjanji kepada seluruh tenaga honorer K2 untuk diusulkan diangkat menjadi CPNS di tahun 2016 ini.
“Kita lebih dulu sudah berjanji untuk memprioritaskan K2. Tapi mau apa lagi, kita tidak bisa melawan aturan pusat. Meski begitu, kita tetap berharap wacana tersebut bisa dikaji ulang oleh pemerintah pusat agar memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengangkat para K2 menjadi PNS,” harap Ibe. (rhm-arf/war/c)