Pilihan Redaktur

Dewan Sulsel Dukung Sikap Bupati Gowa atas BPJS


MAKASSAR, BKM–Poltisi Partai Golkar yang juga Anggota DPRD Sulsel Rahman Syah, mendukung penuh langkah Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, yang mempermasalahkan pelayanan kesehatan yang ditangani BPJS. Pasalnya pemberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diimplementasikan BPJS, malah membebani dan menyusahkan masyarakat kecil. “Sebagai wakil rakyat, dan orang yang diberi mandat oleh masyarakat Gowa dan Takalar untuk duduk di DPRD Sulsel guna menyampaikan segala aspirasinya, maka saya mendukung sepenuhnya langkah Bupati Gowa untuk melakukan gugatan uji materi atas pemberlakuan BPJS yang justru malah menyusahkan masyarakat bawah,”ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini, Kamis (25/2).
Masyarakat, kata Rahman Syah, wajar resah dengan pemberlakukan secara tunggal BPJS, karena menghilangkan hak mereka mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, seperti yang selama ini dirasakan warga di Gowa. “Saya ini wakil rakyat, jadi apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat, maka saya akan pasang badan. Apa yang diupayakan Bupati Gowa itu harus direspon serius,” ucapnya.
Langkah Bupati Gowa, Adnan Purichta, kata mantan Wakil Ketua DPRD Gowa ini mestinya ikut disupport oleh pemerintah provinsi dan kabupaten lain. Pasalnya program ini menambah beban masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. “Bayangkan saja, masyarakat harus membayar Rp70 ribu perorang perbulannya, bukan perkeluarga. Apa apaan ini. Program ini harusnya untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Ini malahan menyusahkan masyarakat,” terangnya.
Sebelumnya, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menyatakan pemberlakuan JKN melalui BPJS bukan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, malah menambah beban warga. Apalagi, di Gowa masyarakat sudah nyaman dengan program kesehatan gratis pemerintah daerah.
“Sudah kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bukan menambah beban masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkapnya. Atas dasar itu juga, ia mengaku sementara mengkaji langkah hukum yang akan dilakukan atas BPJS. “Kita rencana lakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim sementara mempelajari dan mendalami,”ujar Adnan yang juga mantan anggota DPRD Sulsel ini. (rls)

Komentar Anda





Comments
To Top
.