Kementrian Sasar 1.775 SMK

KEMENTRIAN Perindustrian melakukan kerjasasama dengan Kementerian Pendidikan serta Pemprov Sulsel, menggerakkan Program Pendidikan Vokasional Industri di Sulsel dengan melibatkan pelajar SMK. Kerjasama ini diawali dengan launcing oleh seluruh stakeholder di PT Kawasaki Industri Makassar (KIMA), Rabu (16/1).
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan dengan SDM yang terampil, niscaya produktivitas industri dalam negeri akan meroket sekaligus memacu daya saing Nasional di kancah global.
“Jadi kalau keselarasan program kegiatan ini sudah 30 persen. Para siswa SMK nanti teori 20 persen praktek 70 persen itu sudah dengan fasilitas yang disiapkan dengan industri yang ada di sini berdaserkan dengan perjanjian tadi,” kata Airlangga.
Kata Airlangga, yang perlu disetarakan saat ini adalah kurikulum ajar SMK, sehingga dapar disesuaikan dengan permintaan industri.
“Salah satunya yang tadi ke industri makanan dan minuman. Itu sudah ada pelatihan yang berlangsung dalam 3 minggu. Hasilnya langsung diserap 100 persen oleh industri dengan demikian ini yang kita sedang kembangkan ke seluruh Indonesia. Di Sulsel sendiri ada 40 perusahaan industri dan 109 SMK, nah ini kita dorong supaya ini bisa terus berkembang,” paparnya.
Selain itu, Menperin Airlangga menyampaikan, SDM industri saat ini sudah masuk kategori demand driven, yakni permintaan dari dunia usaha makin lama makin besar dan harus diantisipasi. Oleh karenanya, diperlukan berbagai program strategis untuk memastikan bahwa industri di Indonesia akan makin menyerap tenaga kerja lokal.
Salah satunya melalui peluncuran program vokasi ini yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dalam Inpres tersebut, tugas Kemenperin, antara lain memfasilitasi program praktek kerja lapangan dan pemagangan industri.
“Atas dasar penugasan itu, kami telah menindaklanjuti melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi berbasis Kompetensi yang link and match dengan industri,” papar Airlangga.
Kelima menteri yang dimaksud, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri BUMN.
Sebagai wujud pelaksanaan tugas tersebut, Kemenperin telah menyusun program pembinaan dan pengembangan yang link and match antara SMK dan industri, dengan sasaran sampai tahun 2019 sebanyak 1.775 SMK meliputi 845.000 siswa untuk dikerjasamakan kepada 355 perusahaan industri.
Sementara itu Menteri Pendidikan, Muhajir Efendi yang hadir pada louncing program ini mengatakan atas program ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan SMK yang lebih terampil, terukur dan berstandar dunia industri.
“Kalau lulus betul-betul bisa masuk dunia kerja seperti yang diharapkan, menjadi tenaga produktif yang penghasilannya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk menaikkan pendapatan nasional kita untuk menuju Indonesia yang maju,” ulasnya.
Meski begitu, ia sadar jika tingkat pengangguran lulusan SMK sejak 2017 masih tinggi, yakni di angka 8 persen, “tetapi itu adalah lulusan yang ketika SMK belum kena revitalisasi, karena revitalisasi mulai tahun 2017 akhir karena Inpres nya juga baru turun itu awal 2017 Jadi kalau sekarang ini masih banyak SMK lulusannya belum terserap ke dunia kerja itu masalahnya adalah link and match dengan industri tadi itu,” tuturnya.
Olehnya itu, lanjut Efendi, kerjasama kementerian perindustrian dan kementerian pendidika dan kebudayaan ini, diharapkan dapat merapatkan dan mengkoneksikan antara dunia industri dengan dunia pendidikan khususnya dari SMK.
“Ada empat tadi yang saya sebut industri maritim, kemudian ada industri wisata, kemudian ada industri pertanian produktif dan yang terakhir ekonomi kreatif,” paparnya.
Acara ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman selaku penentu kebijakan wilayah. (rhm)