Makassar Miliki 1.000 UKM

MAKASSAR, BKM–Saat ini Kota Makassar memiliki sekira 1.000 Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini merupakan modal dalam meningkatkan perekonomian. Dari jumlah tersebut ternyata telah tercover dan difasilitasi Pemerintah Kota Makassar.
Olehnya itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab pada bidang ekonomi kreatif, meminta Pemerintah Kota Makassar segera melakukan MoU.
Hal tersebut diakui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ahmad Rekotomo.
Ahmad mengatakan, dirinya melihat UKM di Sulawesi-selatan khususnya Kota Makassar dari sektor kuliner dan fashion memiliki potensi. Namun dirinya belum mengetahui apakah pihak pemerintah termasuk provinsi telah melakukan MoU atau tidak.
“Saya ingin tahu apakah sudah melaksanakan MoU antara Bekraf dengan pemerintah baik provinsi atau pemerintah kota, saya belum tahu. Kalau memang belum kita mengimbau pemerintah setempat, khususnya Makassar untuk mengadakan MoU dengan Kami,” ujar Ahmad.
Menurut Ahmad setelah MoU dilakukan, pihak Bekraf bisa mengetahui potensi apa yang daerah ini yang bisa dikembangkan dan berapa jumlahnya. Hal ini agar program dari Bekraf bisa membantu mengembangkan.
“Harus ada MoU sehingga kita mensupport, apa yang bisa kita berikan ke sini, jangan sampai kita memberikan Bimbtek tidak sesuai yang dibutuhkan dan jika ini terjadi tidak ada juga gunanya,” ucapnya.
Adapun salah satu Bimtek yang diberikan kepada daerah yang telah bekerjasama, sambung Ahmad, satu diantaranya bagaimana packingan, branding dan sebagainya.
“Hal ini dilakukan agar nilai tambah suatu produk kreatif, dapat meningkatkan nilai suatu produk, kalau ini sudah selesai harganya itu bisa meningkat hingga lima kali lipat,” ungkapnya.
Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar, Amaliah Malik juga mengatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar belum melakukan MoU dengan Bekraf, namun hal tersebut sebelumnya telah diajukan ke Bekraf tapi terkendala waktu pelaksanaan pilkada.
“Memang tahun kemarin kita sudah pengajuan MoU ke Bekraf tapi kita pilkada sehingga pihak Bekraf tidak mau, akhirnya saya ketemu dengan Deputi Kelembagaan Bekraf kemudian ditunda lagi karena waktu menjabat pak wali, tinggal sebentar lagi. Kemungkinan akan kita ajukan kembali MoU kalau sudah ada penjabat Wali kota. Harapan kita tahun ini,” ungkapnya.
Menurut Amaliah, MoU dengan Bekraf ini sangat diharapkan, karena melalui MoU ini, Bekraf akan memfasilitasi “Termasuk kita pengajuan kota kreatif di Unesco kita berharap sekali untuk di suoport oleh Bekraf,” tutupnya.(nug/war/c)