MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah menginstruksikan penertiban serta penanganan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) bisa dituntaskan April ini.
Untuk merealisasikan itu, tim terpadu yang dibentuk terus berkoordinasi dan mengadakan pertemuan menentukan langkah yang ada dilaksanakan.
Saat ini, tim sudah mengantongi tujuh nama oknum yang menjadi orang dibelakang para anjal maupun gepeng.
“Sudah ada datanya. TNI dan kepolisian akan mengawasi ketujuh oknum tersebut. Pendekatan persuasif akan dilakukan terlebih dahulu, sebelum dilakukan penindakan,” kata
Kepala Dinas Sosial Pemprov Sulsel, Andi Ilham Gazaling.
Dinas Sosial sudah mendata ke tujuh oknum yang diduga menjadi pengusaha anak jalanan di Makassar. Tim terpadu yang telah dibentuk saat ini juga telah berjalan.
Tujuh oknum yang dideteksi hingga kini yakni DHL (48) di fly over, AMG (30) di persimpangan bandara, DR (51), HSN (47) di pantai Losari.
Dan, AD (45) di Boulevard-Pengayoman, SK (50) di pantai losari, dan DN (38) di racing center dan PLN Tello.
Setidaknya, kata Ilham, ada empat belas titik lokasi anjal yang perlu diantisipasi. Diantaranya, perbatasan Makassar-Gowa, sepanjang jalan veteran, lampu merah Masjid Raya, Patung Ayam, Anjungan Pantai Losari, Benteng Fort Rotterdam, Mall Panakukang, Adiyaksa, dan Boulevard.
Kemudian, DPRD kota Makassar, PLN Hertasning, Depan kantor gubernur, rujab Gubernur dan rujab Wali Kota. Satu titik, diawasi setidaknya tiga anggota kepolisian.
“Setiap titik ada penanggung jawabnya. Siapa yang terjaring, tidak semua akan ditampung tetapi dipulangkan ke daerah asalnya,” tukasnya.
Ia mengaku 90 persen anak jalanan yang beroperasi di kota Makassar berasal dari luar daerah seperti Jeneponto, Maros dan Gowa. Makanya, Pemprov membuat edaran ke pemerintah daerah khususnya wilayah penyangga kota Makassar untuk mengontrol dan mengantisipasi lonjakan anak jalanan dan gepeng tersebut.
“Kami juga akan menyiapkan surat imbauan kepada tiap rumah ibadah untuk turut terlibat seperti melarang berkeliaran di wilayah rumah ibadah. Kita optimis, April persoalan ini dientaskan,” tutupnya. (rhm)
