OPD Diminta Tingkatkan Penyerapan Anggaran

MAMUJU, BKM — Anggota DPRD Provinsi Sulbar banyak menyoroti pada sistem kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Di antaranya terhadap kinerja pada penyerapan mata anggaran tahun 2019 yang masih minim.
Sorotan ini disampaikan legislator DPRD Sulbar dalam rapat komisi dengan para mitra kerjanya yang ada pada lingkup Pemprov Sulbar. Dewan pun memberikan masukan kepada para mitranya untuk melakukan perbaikan pada sistem terhadap kinerja dalam proses penyerapan pada mata anggaran.
Anggota DPRD Sulbar dari Partai Demokrat, Yahuda, dengan lantang menyoroti kalau realisasi penyerapan anggaran OPD masih terus menerus di bawah 50 persen, maka dampaknya tentu dirasakan juga dampaknya kepada masyarakat. Karena setiap program itu sudah jelas peruntukannya.
”Dengan didasari APBD, jadi kami selaku anggota dewan sangat menyesalkan jika permasalahan ini terus berulang dilakukan pada OPD yang ada dilingkup Pemprov Sulbar ini,” tegasnya.
Legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Mamasa ini mengatakan, permasalahan penyerapan anggaran yang minim oleh OPD, tentu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Terutama kepada dinas pekerjaan umum.
”Sekarang sudah memasuki pertengahan tahun, tapi penyerapan anggaran dinas pekerjaan umum baru sekitar 40 persen. Kalau melihat dari proses yang telah dilakukan OPD pada lingkup Pemprov Sulbar, utamanya pada dinas pekerjaan umum, maka ini menunjukkan preseden buruk kepada masyarakat. Soalnya, setiap program yang telah didesain, asas manfaatnya adalah kepada masyarakat. Jadi kalau program ini terlambat dan tidak berjalan baik, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Seharusnya masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Tapi kurang berjalan secara maksimal. Maka ini juga berdampak pada penuntasan program tersebut,” bebernya.
Sementara itu, legislator dari Partai Golkar, H Sudirman mencontohkan dan mempertanyakan kalau proses penggunaan mata anggaran belanja langsung itu cepat dilaksanakan dan mampu dituntaskan.
”Sementara belanjaan untuk publik inilah yang jadi pertanyaan. Karena itu boleh dikata kurang dijalankan secara maksimal. Sehingga kami selaku anggota dewan mempertanyakan pada pokok permasalahan yang terjadi selama ini dimasing-masing OPD pada lingkup Pemprov Sulbar,” ujarnya dengan nada ketus. (ala/mir/c)