Terima Pendemo Tolak Kenaikan Iuran BPJS

MAKASSAR, BKM — Selasa (10/9) merupakan hari pertama anggota DPRD Kota Makassar melakoni tugasnya sebagai wakil rakyat. Yang pertama kali dilakukannya adalah menerima Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Makassar yang menggelar aksi unjuk rasa.
Andi Suharmika dan Andi Nurhaldin menerima mereka di gedung dewan Jalan AP Petta Rani. Disaksikan Zainal Dg Beta, Abdul Wahab Tahir, dan Hamzah Hamid, pendemo menyuarakan aspirasi penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan.
Selain itu, mahasiswa PMII juga mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan dan sikap tegas dalam menangani defesit dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang mencapai Rp 32,8 triliun.
Pemerintah juga didorong untuk mencari solusi dalam menanggulangi defisit dana jaminan sosial kesehatan tanpa membebani masyarakat. Dan, segera memperbaiki sistem pelayanan yang selama ini kurang maksimal.
Merespons apa yang disampaikan mahasiswa PMII, anggota dewan berjanji untuk segera mendatangkan pihak BPJS Makassar guna berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluarnya.
Menurut Nurhaldin, aksi yang dilakukan aktivis mahasiswa dari PMII Makassar menjadi pengalaman awal menerima aspirasi. Apalagi, mahasiswa yang demo punya data berdasarkan di lapangan. Sehingga ini yang mesti ditindaklanjuti.
“Kami ini hanya menjadi perwakilan saja. Semua keluhan di masyarakat secara pasti kami akan perjuangkan ke depannya,” tegasnya.
Selain menerima PMII, tidak ada kegiatan berarti di gedung dewan, kemarin. Belum ada agenda terkait penyusunan dan pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD).
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dewan (Sekwan) Makassar Andi Sadly, sehari setelah pelantikan dewan belum menggelar rapat, sebab masih diagendakan di persidangan. Untuk agenda pertama, yang sementara dijadwalkan minggu ini adalah penyusunan AKD fraksi dan komisi. Termasuk pimpinan dewan.
“Belum ada agenda rapat. Kan baru dilantik kemarin. Tapi secepatnya ini kita jadwalkan rapat pembentukan AKD. Itu masih dijadwalkan di persidangan,” ujar Andi Sadly di kantornya, Selasa (10/9).
Rudianto Lallo selaku pimpinan sementara DPRD Makassar, mengaku saat ini belum ada agenda rapat dewan terkait AKD. Meski begitu, dirinya menargetkan seluruh AKD bisa rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Sebab ada tiga agenda krusial yang harus segera dibahas dalam waktu dekat.
”Untuk saat ini anggota dewan masih diberi kesempatan mengadakan syukuran bersama keluarga dan warganya di dapilnya. Nanti setelah kita jadwalkan, baru anggota dewan datang membahas AKD, tatib dan yang lainnya,” jelasnya. (arf-ita/rus)