Tak Diterima NA, Mahasiswa WO

MAKASSAR, BKM — Front Mahasiswa Makassar Menggugat (FMMM) terus menyuarakan desakan pembubaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Beberapa kali mereka menggelar aksi turun ke jalan terkait aspirasi tersebut. Termasuk di depan kantor gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.
Menyikapi tuntutan mahasiswa, Pemprov Sulsel kemudian mengundang FMMM dalam sebuah pertemuan. Melalui undangan yang ditandatangani Sekprov Sulsel Abd Hayat Gani, FMMM diminta datang ke kantor gubernur, Kamis (10/10).
FMMM yang terdiri dari 21 organisasi internal dan eksternal kampus kemudian memenuhi undangan tersebut. Puluhan orang datang ke kantor gubernur. Sebagian dari mereka mengenakan atribut kampusnya masing-masing.
Dipimpin Jenderal Lapangan Umba dan Wakil Jenlap Kamrin, mereka diterima di ruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Rencananya, mahasiswa akan diterima Asisten II Muh Firdha, Plt Kepala Kerbangpol Ni’mal Lahamang, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Bachtiar, serta perwakilan BPJS Kota Makassar dan Kanwil Sulsel.
Namun, mahasiswa kemudian membatalkan pertemuan. Mereka memilih walk out (WO). Sebab bukan gubernur yang menemui langsung.
Dari kantor gubernur, FMMM kemudian datang ke kantor redaksi Berita Kota Makassar di lantai III Gedung Graha Pena. Sejumlah perwakilan massa diterima Kepala Redaksi Andi Rustan.
Umba selaku jendlap, menyatakan kekecewaannya atas sikap gubernur yang tidak mau menemui mahasiswa. Nurdin Abdullah disebut berusaha menghindari kritikan. ”Kalau memang tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin,” cetus Umba diamini Kamrin yang duduk di samping kanannya.
Dikatakannya, gubernur tidak peka terhadap tuntutan masyarakat. Seolah-olah bertele-tele ketika hendak ditemui mahasiswa.
”Kami mendesak gubernur untuk segera bersikap dengan desakan pembubaran BPJS kesehatan. Karena program ini tidak berpihak kepada rakyat banyak,” tandasnya.
Asisten II Pemprov Sulsel Muh Firdha, membenarkan jika mahasiswa keluar dari ruang pertemuan. ”Alasan mereka, bukan Pak Gubernur yang menemui. Sehingga mereka langsung pulang. Tidak ada dialog sama sekali,” ujarnya, kemarin.
Mantan pelaksana tugas (plt) kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel itu, mengatakan mahasiswa yang datang tidak sampai lima menit dalam ruang rapat. Begitu mengetahui bukan Nurdin Abdullah yang menerima, mereka langsung tinggalkan ruang pertemuan.
Firdha mengatakan, seorang perwakilan mahasiswa mengatakan sudah lima kali mereka ingin bertemu gubernur untuk menyampaikan aspirasi terkait pembubaran BPJS kesehatan. Namun yang menerima hanya perwakilan gubernur saja.
“Itu hak mereka kalau tidak mau diterima oleh kami. Mereka menginginkan ketemu gubernur, sementara Bapak kan masih di luar daerah. Sudahlah, kita tidak bisa memaksa,” ungkapnya.
Dia menekankan, sebenarnya walaupun gubernur tidak bisa langsung menemui, perwakilan yang ada tetap akan menyampaikan ke gubernur hasil pertemuan.
Sebenarnya, tambah dia, jalur menyalurkan aspirasi bisa lewat pemerintah maupun DPRD. Terkait tuntutan mereka untuk pembubaran BPJS kesehatan, itu merupakan program atau kebijakan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah hanya bisa sebatas meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat.
Plt Kepala Kesbangpol Sulsel Ni’mal Lahamang menjelaskan, kendati tidak ada dialog dengan para mahasiswa, pihaknya tetap melaporkan persoalan tersebut ke gubernur setelah kembali ke Makassar. “Kami akan laporkan jika Pak Gubernur sudah ada,” tandasnya. (rhm/rus)