Rudianto Wacanakan Pansus untuk NMM

MAKASSAR, BKM — Dulu namanya Makassar Mall. Sekarang berubah menjadi New Makassar Mall (NMM). Dari luar, bangunannya tampak mewah. Namun, jika masuk ke dalam, kondisinya sangatlah memprihatinkan.
BKM yang berkunjung ke tempat ini, mendapati suasana yang sepi aktivitas. Pengunjung sepi pada setiap lantai dan blok. Hanya ada pedagang yang mondar mandir. Yang ramai hanyalah di lantai basement.
Di blok A, hawa begitu panas dan pengap. Setelah ditelusuri, ternyata mesin pendingin (AC) tidak berfungsi. Fasilitas umum yang disiapkan untuk membuat nyawan pengunjung dan pedagang, sebagian tak beroperasi.
”Suasananya sangat tidak nyawan. Pedagang kepanasan. Pengelola tidak menghiraukan kondisi yang kita alami sekarang. Mau jadi apa tempat ini,” keluh Hj Maryam, pedagang pakaian yang ada di Blok A lantai 1.
Pekan lalu, anggota DPRD Kota Makassar sudah mengunjungi tempat perbelanjaan ini. Mereka mendapati tangga berjalan (eskalator) tidak berfungsi. Kios jualan juga masih banyak yang kosong.
Menyikapi hal itu, legislator berjanji untuk melakukan pemanggilan PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) selaku pengelola NMM. Termasuk pedagang dan pihak terkait lainnya. Rencananya akan digelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menelusuri permasalahan yang dilaporkan pedagang.
Hanya saja, hingga kemarin belum ada titik terang kapan pihak MTRI akan dipanggil. Anggota DPRD Makassar dari partai Golkar Abdul Wahab Tahir, tak menampil hal itu.
Dia menjelaskan, lambannya pemanggilan dewan kepada MTIR, pedagang, serta pihak terkait lain disebabkan karena pengesahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) belum dilakukan.
“Kami masih menunggu pembentukan AKD. RDP tidak memungkinkan dilakukan bila AKD belum disahkan. Mungkin pekan depan baru bisa dilakukan RDP,” ujar Wahab Tahir, kemarin.
Ketua Sementara DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo mengatakan, keresahan yang dirasakan pedagang Pasar Sentral di gedung NMM karena persoalan harga kios. Sebab harganya cukup mahal, sementara ukuran kios tidak sebanding.
“Itu yang menjadi problem para pedagang. Kenapa tidak sesuai ukuran dengan harga yang diberlakukan. Ini yang mestinya dimasuki oleh DPRD Makassar,” terangnya.
Menurut pria yang akrab dipanggil RL ini, ketika RDP tidak memberikan hasil yang baik, maka yang mesti dilakukan DPRD Kota Makassar adalah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri masalah sebenarnya.
“Selama ini kan selalu ada penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat, tapi tindak lanjutnya tidak ada. Ini harus ada pola dan cara lain. Bisa dengan membuat pansus. Karena kalau rapat dan yang kami undang bukanlah yang dapat mengambil kebijakan, akhirnya tidak bisa diselesaikan masalah ini,” tandasnya membuka wacana. (arf/rus)