Connect with us

Headline

Laporkan Kalau Ada Jaksa Main Proyek

Awasi APBN dan APBD, Kajati Kedepankan Pencegahan

-

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal yang ada di Sulsel, Senin (18/11) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.
Penyerahannya disaksikan langsung seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel.
Digabung dengan alokasi dana vertikal seperti TNI, Polri, dan instansi kementerian lainnya, totalnya Rp52,79 triliun. Jumlah itu naik Rp860 miliar atau 1,65 persen persen, jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp51,93 triliun
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel Sudarmanto, mengatakan rincian belanja negara tersebut akan disalurkan melalui sembilan KPPN di wilayah Sulawesi Selatan. Terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dikelola 802 satuan kerja (satker) kementerian/lembaga sebesar Rp20,4 triliun. Lebih rendah sekitar Rp1,56 triliun (7,1 persen) dibandingkan tahun berjalan sebesar Rp21,96 triliun.
Untuk DAK fisik dan dana desa sebesar Rp5,93 triliun, naik sekitar Rp140 miliar atau 2,42 persen dibandingkan dengan tahun berjalan sebesar Rp5,79 triliun.
APBN tahun 2020 mengambil tema; APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menegakkan kerangka pembangunan yang kuat dan kredibel, memacu perekonomian tumbuh lebih tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, serta mendorong daya saing nasional.
“Langkah tersebut harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, serta merata,” ujarnya.
“Belanja negara akan difokuskan untuk pelaksanaan dan penguatan berbagai program pembangunan seperti peningkatan sumber daya manusia, dan perlindungan sosial kepada masyarakat,” jelasnya.
Antara lain, melalui bantuan operasional sekolah (BOS), kartu Indonesia pintar-kuliah (KIP-Kuliah), bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi masyarakat miskin, kartu sembako, subsidi, program keluarga harapan (PKH), dan kartu prakerja. Pemerataan pembangunan ke daerah juga ditingkatkan. Antara lain melalui dana alokasi umum (DAU), dana transfer khusus, dan dana desa.
Gubernur HM Nurdin Abdullah meminta, baik satuan kerja lembaga negara maupun pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel untuk mempercepat penyerapan anggaran. ”Agar realisasinya bisa secepatnya dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan agar pemanfaatan pagu anggaran bagi 24 kabupaten/kota dapat bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. “Mari kita lanjutkan sinergitas yang sudah berjalan baik ini,” kata Nurdin Abdullah.

Laporkan Jaksa

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Firdaus Dewilmar, menekanan kepada seluruh pengguna anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang telah dirancang menggunakan dana sebagaimana mestinya, baik APBD maupun APBN. Pihaknya sebagai bagian dari TP4D akan melakukan pengawasan secara melekat dalam penggunaan anggaran yang ada.
Namun dia menekankan, pihaknya akan lebih mengedepankan sisi pencegahan dibanding penindakan.
“Jajaran kejaksaan akan bekerja sama dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam menganalisa setiap laporan yang terindikasi korupsi,” ungkapnya.
Dia juga menyampaikan pesan dari jaksa agung, bahwa jajaran kejaksaan dilarang untuk bermain proyek. Jika ada yang didapat mengabaikan instruksi tersebut, dia meminta masyarakat untuk melaporkan ke pihaknya atau ke hotline yang telah disiapkan.
“Pesan jaksa agung minta jajaran kejaksaan untuk tidak bermain proyek. Kalau seandainya kedapatan ikut menghambat dan bermain, tolong disampaikan langsung ke kita. Ada hotline khusus disiapkan untuk terima masukan,” bebernya.
Pihaknya menjamin kerahasiaan warga yang melapor jika ada aparat kejaksaan yang bermain proyek. “Kalau ada yang terbukti, kami akan buka secara jelas dan transparan terhadap penanganan perkara khusus terkait tipikor ini,” tegasnya.

Tak Terima DID

Dari kabupaten/kota yang menerima DIPA, Kota Parepare merupakan daerah di Sulsel yang menerima dana transfer paling kecil, yakni sebesar Rp623 miliar. Selain itu, Parepare juga tidak menerima dana insentif daerah (DID) tahun depan.
Dikonfirmasi soal itu, Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengemukakan jika hampir seluruh daerah memang berkurang dana transfer yang diberikan dari pusat.
“Memang ada penurunan sedikit. Namun anggaran tersebut tetap akan kita optimalkan,” ungkap Taufan.
Dia menambahkan, sesuai arahan presiden, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan yang menyentuh pelayanan atau hak-hak dasar.
“Yang jelas harus pro kepada rakyat. Kami mau melihat bahwa bukan banyaknya, tetapi bagaimana efisiensi penggunaannya tepat sasaran. Dananya akan digunakan dengan baik,” ujarnya.
Soal Parepare tidak keciprat DID tahun depan, Taufan mengaku belum dalami informasinya sejauh ini.
Berbeda dengan Bupati Jeneponto Ikhsan Iskandar, yang mengaku daerahnya tidak menerima DID tahun depan karena salah satu syarat untuk memperoleh dana tersebut adalah daerah harus meraih opini WTP dari BPK.
“Jeneponto predikatnya masih WDP. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dapat raih WTP, sehingga bisa dapat DID tahun selanjutnya,” ujar Ikhsan. (rhm/rus)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini