Gerindra Diminta Akomodir Misriyani

MAKASSAR, BKM–Partai Gerindra diminta agar mengakomodir Misriani Ilyas untuk bisa dilantik sebagai anggota DPRD Sulsel.
Apalagi sejak Misriani batal dilantik pada 24 September lalu, masalah yang melilitinya tidak begitu jelas.
Padahal, pihak KPU Sulsel masih berpedoman pada usulan nama-nama caleg terpilih yang disampaikan ke Gubernur dan Kemendagri.
Permintaan agar Misriani segera diakomodir datang dari Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulsel, Dr. Sakka Pati. Sakka Pati menilai kebijakan yang diambil Partai Gerindra terhadap Misriyani adalah hal tidak mencerminkan demokrasi sehat.
DR Sakka yang juga Kepala Puslitbang Konflik, Demokrasi, Sosial Dan Humaniora Unhas itu menegaskan jika partai berlambang kepala burung garuda ini telah mengabaikan hak politik perempuan untuk duduk di kursi parlemen. “Seharusnya partai mencari solusi terbaik, bukan mengabaikan hak perempuan. Sangat disayangkan jika ini terjadi,” tuturnya saat ditemui, Selasa (19/11).
Pengamat politik ini juga menilai jika berdasarkan regulasi PKPU. Mekanisme pergantian caleg terpilih jelas ada aturannya yakni di pasal 426 UU no 7 tahun 2017. Bahwa pergantian caleg bukan atas keinginan partai semata.
“Regulasi mengatur, kondisi memungkinkan pergantian jika caleg meninggal dunia, mengundurkandiri, melakukan tindak pidana dan TDK memenuhi syarat lagi,” terangnya.
Oleh sebab itu, sebagai aktivis jaringan Demokrasi. Sakka meminta partai yang dibentuk Prabowo Subianto ini mencari solusi demi mengakomodir permasalahan Misriyani. Dia menegaskan, permasalahan Misriyani tidak memenuhi unsur untuk pergantian sehingga partai harus patuh pada aturan.
“Idealnya kalau mau diganti dilantik dulu, baru pake aturan kewenangan partai bisa mengganti melalui mekanisme PAW,” terangnya
Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras mengemukakan bila DPP Gerindra hanya melaksanakan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. “Diktum putusan itu jelas menyatakan agar DPP Gerindra selaku tergugat menetapkan penggugat sebagai anggota legislatif terpilih dan juga melakukan langkah administrasi terkait. Jadi setahu saya sudah ada penjelasan dari DPP maupun Ketua DPD sebelum saya mengenai hal ini,”jelas pengganti Andi Idris Manggabarani ini.