NA: Hati-hati Beri Izin Pertambangan

MAKASSAR,M BKM–Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah meminta agar persoalan perizinan bagi para investor benar-benar ditata sehingga proses pemberian izin bisa dilakukan secepat mungkin. Namun, NA sapaan akrab gubernur mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam memberikan izin terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA).
“Kalau infrastruktur, silakan. Tapi, untuk sumber daya alam, hati-hati dalam memberikan izin, hati-hati,” tekan Gubernur, kepada wartawan, Kamis (6/2).
Gubernur menuturkan, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apalagi, tambang sangat sensitif di tengah masyarakat.
Hal tersebut berkaca dari polemik yang terjadi di Kabupaten Pinrang beberapa waktu lalu. Dimana kasus perkelahian terjadi di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Selasa (5/11) lalu.
Perkelahian yang dipicu oleh polemik tambang pasir itu melibatkan warga setempat dan pihak penambang PT ASR. Akibat kejadian tersebut, sejumlah orang pun menjadi korban. Baik itu dari pihak warga maupun PT ASR.
“Pertambangan itu sensitif. Kita melihat reaksi masyarakat seperti kemarin di Pinrang,” ungkap Nurdin.
Untuk itu, Nurdin kembali mengingatkan pemberian izin tambang harus berhati-hati bukan berarti mempersulit memberikan izin.
“Jadi memang pertambangan ini harus kita lebih hati-hati jadi bukan mempersulit tapi kita harus lebih cermat untuk melihat kasus per kasus,” ungkap Nurdin.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mendorong perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan untuk melahirkan energi terbarukan sebagai bentuk dukungan pembangunan yang berkelanjutan.
Hal tersebut dikatakan Andi Sudirman, sejalan dengan visi Pemprov Sulsel, yakni Sulsel bukan zona wilayah tambang yang dapat berdampak sistemik terhadap isu lingkungan, sosial, dan ekologi, serta lainnya.
“Bencana dan kerusakan lingkungan sebagian merupakan akibat ulah tangan-tangan tidak bertanggung jawab, termasuk pertambangan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem,” jelas Andi Sudirman.
Melalui visi tersebut dikatakan Andi Sudirman, Pemerintah Sulsel berharap ada kebijakan terpusat terintegrasi sebagai produk kebijakan turunan yang saling mendukung termasuk mendorong system transportasi energi ramah lingkungan, industri, dan lainnya secara simultan.
“Kebijakan-kebijakan terintegrasi ini akan mendorong pelaku usaha untuk bersinergi sehingga melahirkan keseimbangan hidup manusia yang ramah dengan lingkungan,” terangnya.
Walaupun begitu, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menghimbau untuk berhati-hati dalam memberikan izin pertambangan. Menurutnya tambang sangat sensitif ditengah masyarakat.
Hal tersebut berkaca dari polemik yang terjadi di Kabupaten Pinrang beberapa waktu lalu. Dimana kasus perkelahian terjadi di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Selasa (5/11) lalu.
Perkelahian yang dipicu oleh polemik tambang pasir itu melibatkan warga setempat dan pihak penambang PT ASR. Akibat kejadian tersebut, sejumlah orang pun menjadi korban. Baik itu dari pihak warga maupun PT ASR.
“Pertambangan itu sensitif. Kita melihat reaksi masyarakat seperti kemarin di Pinrang,” ungkap Nurdin, Kamis (6/2).
Nurdin menegaskan pemberian izin tambang harus berhati-hati bukan berarti mempersulit memberikan izin.
“Jadi memang pertambangan ini harus kita lebih hati-hati jadi bukan mempersulit tapi kita harus lebih cermat untuk melihat kasus per kasus,” ungkap Nurdin.(nug)