Connect with us

Politik

Airlangga Diminta Ambil Alih Golkar Sulsel

-

KETUA Umum Dewan Pimpiinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto diminta agar mengambil alih kepengurusan DPD I Golkar Sulsel.
Upaya itu perlu menjadi perhatian Airlangga lantaran adanya dualisme kepengurusan yang beredar dan tentgah dan telah diajukan ke meja ketua umum DPP Golkar.
Ketua Golkar Sulsel terpilih Taufan Pawe (TP) telah menyusun struktur kepengurusan baru secara individu tanpa melibatkan tim formatur yang diputuskan melalui hasil musda.
TP hanya meminta saran dan pendapat sejumlah ketua DPD II Golkar Kabupaten serta anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel.
Padahal, seharusnya penyusunan komposisi pengurus baru di Golkar Sulsel periode 2020-2025 harus dilakukan secara kolektif kolegial dengan melibatkan empat tim formatur lainnya. Bukan seorang diri TP.
Langkah TP tentu membuat tiga tim formatur lainnya masing-masing, perwakilan dari DPD II Farouk M Betta dan pengurus DPD I demisioner Abdillah Natsir serta perwakilan dari hasta karya AMPG, Imran Tenri Tatta meminta kepada Ketum DPP Golkar, Airlangga Hartarto agar tidak menerbitkan SK kepengurusan baru yang diusulkan TP.
Selain karena cacat prosedural, tindakan yang dilakukan TP secara personal sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai kesepakatan hasil Musda ke X yang dihelat di Jakarta 6 hingga 8 Agustus lalu.
Tak hanya itu, Aru-panggilan akrab Farouk M betta berserta Abdillah dan Imran yang diamanahkan menjadi tim formatur dalam pembentukan dan penyusunan pengurus baru di Golkar Sulsel, meminta Ketum untuk mengambil alih partai berlambang pohon beringin rindang itu di Sulsel.
“Tujuannya, demi menjaga marwah dan menyelamatkan Golkar Sulsel dalam melakukan konsolidasi organisasi agar roda mesin Partai Golkar di daerah berjalan sesuai koridor kepartaian.
“TP sepertinya sudah lupa ingatan atau amnesia. Bahwa belum pernah ada pertemuan resmi tim formatur. Membahas dan memutuskan pengurus baru untuk kemudian diusulkan ke DPP. Kok malah jalan sendiri. Sekali lagi tim formatur itu kolektif kolegial,” sindir Abdillan Natsir.
Tak hanya Abdillah, Aru juga menyindir jika tindakan yang dilakukan TP dengan mengirim SK kepengurusan baru ke DPP tanpa diputuskan bersama oleh tim formatur adalah cacat prosedural.
“Jadi garis besarnya yang dilaporkan ke DPP itu mestinya hasil musda dan SK kepengurusan itu hanya lampiran. Ditambah lagi kita belum pernah rapat tim formatur, kok tiba-tiba ada SK pengurus dikirim ke DPP,” kata Aru.
Aru menjelaskan, selama ini tim formatur selalu meminta dan mengundang TP untuk duduk bersama membahas terkait penyusunan komposisi kepengurusan baru di internal Golkar Sulsel.
Namun, permintaan serta ajakan tersebut tak digubris TP dengan cara tidak menghadiri pertemuan tim formatur yang telah dibentuk.
Imran yang pernah tercatat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sulsel mengingatkan TP untuk berhenti mengaduk kader-kader Golkar di Sulsel serta ugal-ugalan dalam mengurus partai dengan status yang diembannya saat ini.
Terpilihnya TP lanjut Imran, bukan karena pemilihan tetapi atas persetujuan semua pemilik suara untuk bermusyawah.
Tentunya, ada komitmen dengan para pemilik suara, sehinggal hal itu perlu diingat kembali oleh TP yang juga Walikota Parepare itu.
“Kami juga sekaligus mengingatkan kembali ke Pak TP bahwa dirinya terpilih sebagai Ketua Golkar Sulsel itu berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Ada kesepakatan. Ini yang perlu diingat Pak TP jangan sampai lupa diri,” tegas Imran yang juga putra mantan Ketua Golkar Sulsel Amin Syam. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini