MAKASSAR, BKM — Kurva kasus covid-19 di Makasssar mulai melandai dalam beberapa pekan terakhir. Kendati demikian, Pemerintah Kota Makassar masih tetap waspada dan terus melakukan pengawasan agar protokol kesehatan diterapkan.
Selain itu, intervensi terhadap penegakan protokol kesehatan di enam kecamatan dengan angka penderita covid-19 tertinggi terus dilaksanakan. Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan, pihaknya tidak akan terlena dengan penurunan angka penderita covid di Makassar.
“Kami tetap melakukan pengawasan secara ketat. Kita tidak boleh terlena dengan apa yang terlihat di kurva. Yang sudah melandai, kita akan jaga. Sementara titik yang masih menjadi episentrum, akan ada intervensi-intervensi khusus,” ungkap Rudy.
Dia mengatakan, jika kurva terus melandai dan pertambahan penderita covid-19 semakin berkurang, Makassar sudah bisa memasuki kenormalan baru (new normal). Saat itu aktifitas di sekolah berangsur-angsur akan dibuka. Itupun harus melalui kajian teknis secara mendalam dan berhati-hati. Khususnya di daerah zona hijau.
Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bagian Penindakan M Sabri, mengatakan sekalipun pemerintah pusat menyerahkan kebijakan terkait masuk sekolah ke masing-masing daerah, namun pihaknya tidak akan sembarangan mengambil keputusan.
“Sampai saat ini, sesuai pengamatan saya, untuk sementara ini masih perlu dipikirkan secara matang untuk belajar tatap muka,” ujar Sabri.
Ada rencana, tahap awal proses belajar mengajar di sekolah akan dilakukan dengan sistem shift. “Itu sangat penting diperhatikan. Di satu sisi mereka harus belajar, di lain sisi kita harus menjaga keselamatan mereka. Jangan sampai terjadi klaster baru di sekolah seperti di Korea. Itu yang kita takutkan,” jelas Sabri.
Dia mengakui jika belajar daring yang selama ini dilakukan menemui banyak kendala. Seperti ada yang tidak punya gawai dan kesulitan membeli kuota internet. Tapi, kata asisten I Pemkot Makassar ini, pemerintah harus memberi kesempatan agar kondisi benar-benar aman untuk semuanya. Baik guru maupun anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka langsung.
“Kalau mau dibuka, ini memerlukan pemikiran yang lebih matang. Data dan fakta di lapangan sehingga ketika nanti dibuka kita tidak memunculkan permasalahan baru,” tegasnya.
Banyak Keluhan ke Dewan
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahid, mengaku telah banyak menerima laporan serta permintaan agar pembelajaran dengan sistem tatap muka dibuka kembali. Kata dia, menurunnya angka kasus covid-19 di Makassar saat ini patut disyukuri. Hanya saja, angka tersebut belum terlalu signifikan sehingga masyarakat masih tetap harus mewaspadainya.
Selama beberapa bulan sekolah melakukan pembelajaran sistem daring, ia mengaku banyak mendapatkan keluhan dari orang tua. ”Kita semua mau anak-anak kita kembali belajar di sekolah seperti dulu. Ya, memang angka kasus covid mulai menurun. Tapi itu jangan membuat kita lengah. Banyak sekali yang bertanya kapan sekolah kembali bisa dibuka. Sebab orangtua mengaku kewalahan. Anak-anak juga mulai bosan. Termasuk beban biaya juga jadi masalah,” jelas Wahid di kantornya, Rabu (26/8).
Legislator PPP ini menegaskan, bahwa kondisi saat ini belum mendukung untuk membuka kembali sekolah dan memulai pembelajaran seperti sediakala.
”Kalau kasusnya, Alhamdulillah sudah mulai menurun. Tetapi ada banyak pertimbangan sekolah untuk bisa dibuka kembali. Pemerintah pusat saja belum menyatakan Makassar ini lepas dari zona merah. Kalau kita paksakan minta segera pemerintah kota buka sekolah, siapa yang bakal tanggung risiko jika anak-anak didik kita terpapar,” bebernya.
Ketua Dewan Pendidikan Makassar Rudianto Lallo, mengatakan membuka sekolah di tengah pandemi ini butuh perhitungan matang, baik oleh pemerintah kota maupun provinsi.
“Kalau menurut saya kita semua harus sabar. Tunggu sampai Makassar ini status angka penyebarannya bisa masuk zona aman. Jika kita ngotot untuk buka sekolah dan anak-anak kita terpapar akibat itu, maka akan tambah sulit lagi kondisinya dan yang disalahkan pemerintah lagi,” tandasnya.
Diakui pula, banyak permintaan orangtua dan masyarakat, terlebih ke anak didik agar sekolah segera dibuka. Namun yang perlu dilakukan saat ini bagi para orangtua dan guru dalam pembelajaran daring adalah dengan melakukan inovasi. Dengan begitu anak-anak bisa kembali fokus dan minat belajarnya bertumbuh.
“Sembari wabah ini ditangani dengan baik, ada baiknya kita perbaiki kualitas belajar online kita. Guru dan orangtua bekerja sama melakukan inovasi agar anak termotifasi untuk belajar, sambil kita tunggu intruksi pemerintah untuk kembali mengefektifkan sekolah secara tatap muka,” ujarnya.
Anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar Ince Langke IA, menegaskan bahwa harus dihitung secara matang ketika sekolah hendak dibuka kembali.
“Belumpi bisa ndi, sebab harus dihitung betul kondisi yang ada. Jangan sampai sekolah atau kampus menjadi klaster baru,” jelas wakil ketua Komisi E DPRD Sulsel ini, Rabu (26/8).
Hal berbeda dilontarkan legislator Partai Demokrat Sulsel Haidar Majid. Pihaknya cukup prihatin jika siswa atau santri tidak pernah bertemu dengan guru dan mengenal sekolah tempat belajarnya.
Haidar memberikan gambaran pada siswa yang baru masuk tahun pelajaran baru ini. Mereka bisa dibilang belum mengenal guru dan sekolahnya. “Karena belum masuk sekolah, para siswa baru hanya bermain dengan teman dan keluarganya,” ujar Haidar yang mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah.
Namun, Haidar yang pernah tercatat sebagai wakil ketua DPRD Makassar ini sedikit memberikan masukan agar pemerintah mempertimbangkan untuk bisa membuka sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. “Bisa saja siswa masuk dengan waktu yang terbatas. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang dan ada pula yang masuk pada sore hari,” imbuhnya.
Menurutnya, siswa bisa saja hanya sekolah tiga jam sehari secara bergiliran. Sisanya, para siswa dapat belajar menggunakan media daring di rumah masing-masing. (rhm-ita-rif)
