Headline

Ada yang Ingin Mengadu Domba


Pengrusakan APK Bakal Paslon Mulai Terjadi

MAKASSAR, BKM — Tensi politik kian meninggi di Kota Makassar. Salah satu indikasinya, mulai terjadi aksi penurunan dan perusakan sejumlah alat peraga kampanye (APK) bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
Dalam sebuah video yang beredar, ada warga yang merusak APK dengan cara menurunkan pamflet milik pasangan Mohamamd Ramdhan (Danny) Pomanto-Hj Fatmawati Rusdi (Adama), serta pasangan Syamsu Rizal-dr Fadli Ananda (Dilan). Aksi tersebut mengundang berbagai tanggapan.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Dilan Andi Yagkin Padjalangi yang dimintai tanggapannya, mengingatkan semua pihak agar tidak mudah terpancing atau terprovokasi dengan hal-hal yang belum jelas. “Hati-hati, siapa tahu ada yang mau adu domba,” ujarnya, Senin (14/9).
Apakah ada pesan khusus untuk pendukung Dilan, mantan legislator Golkar Sulsel tiga periode ini hanya tersenyum. “Saya bukan jubir, tapi ketua tim pemenangan… hehehehhe,” tulis Yagkin melaui pesan WhatsApp.
Syamsu Rizal alias Deng Ical secara terpisah, menyebut bila ada pihak yang tidak siap. “Ada yang tidak siap bersaing bebas belaa. Mereka masih gunakan cara-cara yang tidak sportif,” tuturnya.
Makbul Halim selaku juru bicara pasangan Adama, juga tak ingin larut dalam masalah perusakan APK. “Biarmi Bawaslu yang tanggapi,” katanya singkat.
Adapun Mohammad Fadli Noer, juru bicara pasangan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando, mengaku belum melihat video tersebut. Meski demikian, Fadli yang juga ketua PSI Sulsel ini berharap bahwa dalam pelaksanaan pilwali ini jangan ada upaya-upaya provokatif yang dapat mengganggu pesta demokrasi ini.
“Makassar ini kota dengan kompleksitas urban, yang kemudian terpuruk akibat covid-19. Karena itu dibutuhkan kompetisi gagasan dalam membangun kota,” tandas Fadli Noer.
Sementara Muwafik, jubir pasangan Irman Yasin Limpo- Andi Zunnun Armin Nurdin Halid (Imun), menengarai jika aksi penurunan pamflet itu dilakukan orang yang ingin membuat kontestasi pilwali menjadi panas.
Muwafik menegaskan, pihak atau tim Imun sudah masuk dalam proses pematangan demokrasi. Sehingga untuk menciderai proses pilwali ini, dijamin tak akan dilakukan oleh timnya.
Muwafik menegaskan, pihaknya ingin menciptakan demokrasi waras, sehingga tidak mungkin mau melakukan tindakan murahan seperti terlihat pada video yang beredar.
“Kita ini sudah masuk proses pematangan demokrasi. Maka dari itu kita ingin menciptakan demokrasi yang waras. Tidak mungkinlah mau melakukan tindakan murahan seperti video yang beredar,” ungkapnya saat dihubungi BKM, Senin (14/9).
Saat ini, tambah dia, untuk pasang pamflet, baliho, spanduk, dan sejenisnya, tim Imun tidak pernah punya niat. Alasannya, Imun tidak mau bersaing di tiang listrik atau tanda gambar di pinggir jalan. Pihaknya lebih memilih untuk merawat dan memperkuat tim untuk memenangkan pilwali Makassar.
“Kami tidak mau pasang seperti itu. Kami tidak mau bersaing di tiang listrik atau bersaing tanda gambar di pinggir jalan. Kami lebih memilih merawat tim kami, memperkuat tim kami,” tandasnya.

Bawaslu Lakukan Penelusuran

Komisioner Badan Pengawas Pemulu (bawaslu) Kota Makassar Nursari, mengaku sudah menerima laporan tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran.
Dia pun mengaku sudah mengantongi sejumlah nama yang disinyalir sebagai pelaku penurunan pamflet tersebut. Namun, dia belum tidak mau membeberkannya.
“Sudah ada nama yang kami kantongi dan disinyalir sebagai pelaku penurunan pamflet tersebut. Namun masih dalam penyelidikan seperti apa peristiwanya,” kata Nursari, kemarin.
KPU yang dimintai tanggapannya, mengaku tidak mengurusi hal tersebut. Pasalnya, APK semestinya dilakukan pada masa kampanye. Komisioner KPU Makassar Endang Sari, mengatakan pemasangan APK bisa dimulai setelah KPU menetapkan dan mengundi pasangan calon peserta pilwali. Bahkan jumlah dan jenis APK yang dipasang juga harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU.
“Jangan ada yang memperkeruh, karena kita belum tetapkan satupun menjadi paslon. Karena penetapan itu tanggal 23 September dan pengumuman nomor urut 24 September. Baru di tanggal 26 September masuk masa kampaye. Di situ paslon bisa memasang alat kampaye yang diawasi Panwaslu, Bawaslu,” terangnya, kemarin. Karenanya, penertiban APK di luar dari jadwal yang ditentukan KPU Makassar, menjadi ranah Pemkot Makassar, dalam hal ini sebagai penegakan perda. Karena KPU membuat ketentuan mengenai alat peraga kampanye dengan mengacu pada perda.
“Penertiban sekarang ranahnya pemkot. Seluruh atribut itu ditertibkan Satpol PP di luar dari masa kampaye. Kalau sekarang belum ada paslon. Jika di kemudian hari ada pasangan calon melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU, maka akan ada ancaman sanksinya. Kita merujuk pada ketentuan dalam Pasal 187 ayat (1) Perpu 1/2014,” jelasnya. (rhm-ita-jun)

Komentar Anda





Comments
To Top
.