Headline

Covid-19 Bisa Legalkan Politik Uang


MAKASSAR, BKM — Pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, bisa jadi akan melegalkan politik uang atau money politics pada kontestasi pemilihan wali kota (pilwali) dan pemilihan bupati (pilbup) 9 Desember mendatang.
Hal tersebut disampaikan Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI Dr Alfitra Salamm dalam diskusi penegakan kode etik penyelenggara pemilu dalam pilkada serentak 2020, khususnya penegakan kode etik pilkada di Sulsel bertempat di lantai IV Gedung Graha Pena, Senin (14/9).
“Pandangan saya, covid ini akan melegalkan money politics. Sebab masyarakat butuh uang, perlu bantuan. Sehingga politik uangakan semakin besar. Kalau dulu warga masih banyak yang malu-malu menerima, tapi sekarang sudah sangat butuh,” ucap Dr Alfitra Salamm.
Alfrita menegaskan bahwa saat ini tak ada yang lebih utama ketimbang protokol kesehatan. Protokol covid masih jadi isu utama. “Meskipun ada yang minta agar pilkada ditunda, tapi sampai sekarang belum ada diskusi dari pemerintah terkait hal itu,” tandasnya.
Menurut Alfitra, DKPP berpandangan sebaiknya pilkada ditunda jika dibandingkan banyaknya orang yang terpapar corona yang kini semakin mewabah.
“Saya melihat covid ini semakin ganas. Hampir 100 ribu telah meninggal. Apakah kita menunggu tingkat kematian bertambah terus baru pilkada ditunda. Apalagi vaksinnya belum jelas,” ucapnya.
Alfrita mengakui jika memang belum ada batas kejelasan apakah pilkada harus ditunda atau tidak. ”Ini problem yang cukup serius,” tambahnya. Bahkan, kata dia, isu covid telah menenggelamkan profil para kandidat. Warga melupakan isu yang disampaikan kandidat. “Olehnya itu, kita butuh kandidat yang peduli dan cerdas menangani covid-19,” imbuhnya.
Terkait banyaknya massa yang hadir saat deklarasi pasangan calon hingga mendaftar di KPU, Alfrita menyebut, salah satu penyebabnya adalah KPU dan Bawaslu masih gamang dengan penanganan. Pertama, tak jelas siapa yang harus menindak keramaian. Kedua, siapa yang bisa membubarkan keramaian. ”Jadi regulasi tak jelas,” ucapnya.
Untuk itu, DKPP akan tetap mengawasi sejumlah kecurangan, baik itu petahana yang akan memanfaatkan zona merah untuk lawannya, memanfaatkan bantuan, hingga mobilisasi ASN. “Misalnya, petahana selaku tim gugus covid bilang wilayah yang ingin didatangi merupakan zona hijau, tapi untuk basis lawan disebut zona merah. Selaku petahana bisa berpotensi melakukan mobilisasi ASN. Apalagi netralitas ASN ini setengah hati. Dia tak boleh hadir,. Tak boleh mempengaruhi dan tak boleh main di media, tapi bisa datang memilih,” jelas Alfita.
Disebutkan pula, bahwa hingga saat ini DKPP sudah menerima 185 laporan. Didominasi oleh kasus calon perseorangan, rekruitmen PPK dan PPS, serta laporan non tahapan, seperti selingkuh. (rif)

Komentar Anda





Comments
To Top
.