Headline

PSBB di Jakarta tak Pengaruhi Sulsel


MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menyebutkan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian Sulsel.
Ia memgatakan, PSBB di DKI Jakarta merupakan upaya untuk memutus rantai penyebaran covid-19 yang saat ini kembali meningkat. Penerapannya hanya pada pengetatan aktivitas perkantoran dan restoran yang menjadi klaster penyebaran covid-19 di ibu kota negara.
“Saya kira tidak terlalu signifikanlah berpengaruh terhadap perekonomian Sulsel. Karena PSBB yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta hanya pengetatan aktivitas perkantoran dan restoran,” ungkap Nurdin, Senin (14/9).
Pengetatan yang dimaksud Nurdin, yakni pembatasan aktivitas perkantoran dengan jumlah karyawan yang bekerja dalam sehari hanya 50 persen.
“PSBB yang dilakukan Pemprov DKI bukan libur, tapi mengurangi jumlah karyawan bekerja yakni 50 persen dalam sehari,” ujarnya. Sementara untuk restoran, Nurdin menegaskan semua beraktivitas dengan sistem take way. “Jadi tidak PSBB total. Yang ada hanya pengetatan, seperti restoran bisa beraktivitas dengan take away,” ucap Nurdin.
Lebih jauh Nurdin mengatakan, mengapa Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan PSBB. Lantaran rumah sakit (RS) di Jakarta sudah hampir full dengan pasien. Karena selama ini seluruh pasien positif covid-19, termasuk yang OTG dirawat di RS.
Lain halnya di Pemprov Sulsel, menurut Nurdin, pasien positif covid-19 dengan status OTG dirawat di hotel sementara. Yang sakit dengan gejala parah dirawat di RS.
“Saya kira Sulsel sudah punya pengalaman. Kenapa dilakukan PSBB di Jakarta, karena RS sudah hampir penuh. Kenapa hampir penuh? Karena OTG pun di situ dilakukan isolasi. Beda di Sulsel. Pasien dengan status OTG diisolasi ke hotel, yang sakit ke RS. Sehingga hunian RS kita tidak lebih dari 20 persen,” kata Nurdin.
Ketua Institut Bisnis dan Keuangan Nitro dan Pengamat Ekonomi Marzuki DEA, mengatakan bahwa apa yang disampaikan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ada benarnya. Meskipun DKI Jakarta pengaruh ekonomi secara nasional 50 persen, tapi Sulsel memiliki pengaruh ekonomi secara nasional 3,5 persen. Artinya, PSBB yang diterapkan Pemprov DKI tidak berdampak secara signifikan.
“PSBB yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tentu ada dampaknya. Namun bukan hanya Sulsel yang merasakannya, tapi seluruh provinsi se-Indonesia. Untuk besarnya saya kira tidak terlalu signifikan, karena Sulsel, utamanya Makassar memiliki dampak ekonomi secara nasional itu 3,5 persen,” ungkap Marzuki.
Marzuki menegaskan, PSBB yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta justru menjadi peluang Pemprov Sulsel untuk membuka pasar baru terhadap wilayah yang di pesisir. Hal ini bisa dilakukan Sulsel, khususnya Kota Makasssar, karena merupakan pusat perekonomian untuk kawasan Indonesia Timur.
“Artinya apa? Sulsel yang selama ini menjadi pusat perekonomian Indonesia Timur, banyak kegiatan ekonomi yang ada di Kota Makassar. Sehingga pengaruh dari PSBB itu ada, tapi tentu tidak signifikan. Saya pikir itu bisa diterima dan juga bisa menjadi peluang untuk membuka pasar bagi daerah yang selama ini perekonomiannya tergantung dari Jakarta,” jelasnya. (nug)

Komentar Anda





Comments
To Top
.