Politik

Ketua KPU RI Tegaskan Tak Tunda Pilkada


MAKASSAR, BKM–Pelaksanaan kontestasi pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan wali kota (pilwali) dan pemilihan bupati (pilbup) yang dihelat serentak pada 9 Desember mendatang tetap digelar.
Padahal korban pandemi virus corona (Covid-19) terus bertambah.
Meski sejumlah pihak mendesak agar menunda pelaksaan pilkada, mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) hingga komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr Alfitra Salamm lantaran menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, dan kemanusiaan, namun pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan menjalankan tahapan.
Ketua KPU RI Arief Budiman, mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan bersama mengenai rekomendasi terbaru Komnas HAM itu serta saran dan masukan Perludem. Karena kata dia, tak hanya KPU yang dilibatkan membuat keputusan soal penundaan Pilkada melain Pemerintah dan DPRD.
“Opsi penundaan pilkada tak bisa, kesiapan KPU sudah mengukur soal regulasi, regulasi kan sudah diterbitkan semua, untuk kebutuhan kita sampai saat ini,” ujar Arief Budiman usai mengahadiri MoU soal pengawasan pilkada 2020 di kampus Unhas Makassar, Selasa (15/9).
Menurutnya, KPU pusat hingga daerah sudah melakukan persiapan dan menjalankqn tahapan hingga yang paling krusial. Bahkan protokol kesehatan menjadi hal urgensi dalam setiap tahapan.
“SDM juga sudah kita rekrut sampai terakhir PPDP untuk pemutakhiran data pemilih, sebentar lagi kita siapkan rekrutmen petugas untuk KPBS anggaran juga sudah kita transfer, jadi sekarang dalam proses pengadaan logistik sebetulnya kalau melihat tahapan yang sudah dilakukan itu kita sudah siap,” jelas Arief.
Arief menegaskan bila guna mencegah terjadinyq penularan covid-19 sebetulnya menjadi tugas bersama dengan para paslon serta partai politik supaya pandemi menurun.
“Inikan bulan September. Kita masih ada Oktober dan November. Mudah mudahan dengan semua nya menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pandemi Covid-19 bisa menurun,” terangnya.
Soal massa yang berkerumun saat deklarasi dan pendaftaran, Arief menegaskan KPU tidak punya kemampuan untuk menilai ambang batas soal penyebaran pandemi itu biar diurus sama lembaga yang punya kewenangan itu.
“Tugas KPU menyiapkan secara teknis penyelenggaraan pemilihan. Hingga kini saya simpulkan KPU siap menyelenggarakan pilkada Desember 2020,” pungkasnya. (rif)

Komentar Anda





Comments
To Top
.