Sulselbar

Pemkab-BPJS Jalin Kerjasama


BULUKUMBA, BKM — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemkab Bulukumba membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan kewajiban kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.
PKS tersebut dimulai sejak 2018 dan diperpanjang untuk tahap kedua yang penandatangan PKS-nya dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (15/9).
Dalam perjanjian tersebut, pihak DPMPSTP mensyaratkan setiap orang / perusahaan /badan usaha/ pemberi kerja yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin wajib melampirkan dokumen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau bukti lunas pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan jika sudah terdaftar.
Jika pemohon tidak memenuhi persyaratan maka pemohon tidak dapat mendapatkan izin, seperti perizinan terkait usaha, perizinan yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, perizinan yang memperkerjakan tenaga kerja asing dan perizinan penyedia jasa pekerja/buruh.
Kadis DPMPTSP Krg Suginna menyebutkan sejak dilakukan kerjasama ada peningkatan kepesertaan BPJS. Tahun 2018 bertambah sebanyak 382 orang, tahun 2019 meningkat sebanyak 482 orang dan per Agustus 2020 tercatat tambahan sebanyak 145.
“Mungkin karena faktor wabah Covid-19 ini, kepesertaan BPJS masih minim,” ungkap Krg Suginna saat menyampaikan laporan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Dodit Isdiyono mengatakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lebih kepada upaya memberikan harkat dan martabat para pekerja. Oleh karena jika terjadi resiko sosial misalnya kecelakaan kerja, hilangnya pekerjaan karena PHK atau pensiun, hilangnya pekerjaan karena sakit total atau meninggal dunia, maka masih ada harapan yang ditunggu oleh para pekerja atau ahli warisnya.
(min/C)

Komentar Anda





Comments
To Top
.