Kriminal

Polda Telisik Keterlibatan Mafia Tanah


Soal Pembebasan Lahan Rel Kereta Trans Sulawesi

MAKASSAR, BKM — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel telah membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap pembebasan lahan, proyek pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi.
Rencana proyek pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi tersebut, tahap awal akan menghubungkan Kota Makassar dengan Parepare. Dengan pembangunan rel kereta api sepanjang 145 kilometer, yang akan menghubungkan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, dan Kota Parepare.
Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Wildoni Fedri, membenarkan jika pihaknya telah membentuk tim khusus, untuk melakukan pengawasan terhadap proyek pembebasan lahan rel kereta api Trans Sulawesi.
”Sudah ada tim dibentuk untuk menelusuri, soal proyek pembebasan lahan rel kereta api,” tukas Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Wildoni Fedri, Selasa (15/9).
Tim, kata Wildoni, sementara menelisik dan mengendus adanya dugaan permainan oknum mafia tanah dalam proyek pembebasan lahan kereta api di Kabupaten Maros. Dugaan adanya keterlibatan mafia tanah dalam pembebasan lahan di Kabupaten Maros, menurut Wildoni bisa berdampak terhambatnya proyek pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi tersebut.
”Persoalan inilah yang sementara masih kita pelajari, apakah ada permainan dan keterlibatan mafia tanah dalam pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Maros atau tidak,” ujar Wildoni.
Makanya, lanjut Wildoni, saat ini pihaknya tengah menelisik dokumen-dokumen terkait pembebasan lahan yang ada di Kabupaten Maros.
”Kalau ada indikasi atau dugaan permainan harga dalam pembebasan lahan tersebut, saya tidak segan-segan akan bertindak tegas,” tegas Wildoni.
Diketahui, proyek pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulsel, telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp1,150 triliun. Pada progresnya, tagihan senilai Rp129,63 miliar dan sudah terealisasi Rp81,91 M.
Realisasi berupa pembayaran 494 bidang tanah. Yakni 135 bidang tanah di Kabupaten Barru, 279 bidang tanah di Pangkep, dan 80 bidang tanah di Kabupaten Maros. Pemerintah Provinsi Sulsel telah menargetkan proyek jalur kereta api Makassar-Parepare, beroperasi pada Juni 2021 mendatang. (mat)

Komentar Anda





Comments
To Top
.