Gojentakmapan

Sudah 20 Anggota Dewan Bertanda Tangan


Rencana Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Bupati Takalar

TAKALAR, BKM — Buruknya tata kelola pemerintahan dan tata pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar yang terjadi beberapa bulan terakhir, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat berencana mengusulkan hak interpelasi terhadap Bupati Takalar, H Syamsari Kitta.
Seiring rencana pengusulan hak interpelasi tersebut, setidaknya sudah ada sekitar 20 anggota legeslatif dari berbagai fraksi yang bertanda tangan pengusulan hak interpelasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Takalar, H Muhammad Jabir Bonto usai melaksanakan Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Takalar.
”Kegaduhan dalam tata pemerintahan dan buruknya pengelolaan keuangan yang mengakibatkan Takalar mengalami defisit anggaran adalah salah satu alasan kami akan mengusulkan hak interpelasi. Setidaknya sudah ada 20 anggota dewan yang bertanda tangan,” jelas H Muhammad Jabir Bonto, Selasa (15/9).
Diketahui, pasca-bergulirnya rencana pengusulan hak interpelasi kepada bupati Takalar, dua partai pengusung bupati dan wakil bupati Takalar, masing masing, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengontrol 5 kursi dan Partai Nasdem yang mengontrol 3 kursi juga telah menandatangani usulan hak interpelasi tersebut,
”Anggota dewan PKS dan Nasdem juga bersepakat dengan usulan hak interpelasi. Buktinya, mereka juga telah bertanda tangan,” ujar H Muhammad Jabir Bonto, politisi senior Partai Golkar Takalar.
Terpisah, Ahmad Jaiz, anggota DPRD Takalar yang dimintai konfirmasinya sekaitan rencana pengusulan hak interpelasi tersebut juga membenarkan dan mengatakan usulan hak interpelasi adalah perintah partai yang harus dilaksanakan.
”Iya, seluruh anggota dewan PKS juga telah bertanda tangan dan selangkah lagi hak interpelasi akan rampung, meski ada partai yang mencabut dukungan hak interpelasinya,” tandas Ahmad Jaiz. (ira/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.