Metro

Bakal Sidak Pengelola Kanrerong


int William Laurin

MAKASSAR, BKM– Adanya keluhan dari para pedagang di kuliner Kanre Rong soal pembayaran lapak senilai Rp8 juta pertahun, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Makassar akan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Dewan akan menggandeng Dinas Koperasi Kota Makassar terkait dugaan pungli tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, William Laurin, mengatakan, ia telah menjadwalkan sidak di kawasan kuliner Kanre Rong Karebosi, setelah melihat laporan para pedagang. Bahkan dewan telah melakukan sejumlah koordinasi dengan dinas koperasi terkait dugaan tersebut dan berencana menindaki oknum yang bermain.
“Rencananya kita memang mau sidak ke sana. Kita koordinasi dengan kadisnya untuk turun bersama melihat di lapangan,” ungkapnya di DPRD Makassar, Rabu (16/9).
Lanjut legislator dari Fraksi PDIP Makassar ini,masuknya laporan tersebut, karena kuat dugaan terjadinya pungli dengan menarik retribusi sejumlah pedagang yang dilakukan pihak pengelola.
“Kita bakal minta laporannya ini ke pengelola. Seperti laporan soal setoran dari para pedangang, karena keluhan tersebut mulai muncul apalagi di masa pandemi covid-19,”jelasnya.
Sedangkan anggota Komisi B DPRD Makassar, Nurul Hidayat, menambahkan,semestinya lapak tersebut digratiskan sebagai konsekuensi penggantian lapak pedagang kaki lima di Jalan Sunu samping Masjid Al-Markaz saat wali kota sebelumnya. Kuat dugaan sewa lapak dilakukan setelah para pedagang yang mendapat kompensasi menyewakan kembali lapaknya kepada orang lain.
“Setahu saya digratiskan. Tapi kalaupun ada tidak smpailah sebesar itu, ini yang mungkin nanti kita perjelas. Karena laporannya kan begitu, banyak awal mulanya pedagang ini yang sewakan. Mulaimi banyak disewakan juga, tapi itu semestinya harus gratis dan banyak juga yang menyewakan kios daganganya disitu,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar, Evi Aprialty, mengaku, pihaknya masih melakukan sejumlah peninjauan tentang dugaan pengalihan kios tersebut. Karena masih ada sejumlah lapak yang belum sepenuhnya diperiksa oleh Dinas Koperasi.
“Saya sudah lama menegur kepala UPTD, laporan-laporan tentang uang penyewaan. Saya malah tanya langsung kepemilik, mereka nyatakan tidak. Ada ketakutan pedagang jika ada laporan pengalihan pemilik atau jual beli kios, saya juga mencurigai sejumlah pedagang tak jujur,” bebernya.
Hal ini masih memerlukan penyelidikan lebih jauh, pasalnya menurut regulasi, kios di kawasan Kanre Rong memang tidak bisa diperjualbelikan.(ita)

Komentar Anda





Comments
To Top
.