Headline

Polisi Siap Jerat Pengumpul Massa


Gunakan UU Wabah Penyakit Menular dan Kekarantinaan Kesehatan

MAKASSAR, BKM — Aparat kepolisian berpotensi menjerat para pengumpul massa di masa pandemi corona-19. Jika merujuk pada ketentuan, pengumpul massa yang jumlahnya di atas ketentuan, yakni 50 orang dalam ruangan, serta 100 orang di luar ruangan bisa terancam kurungan penjara.
Manakala massa yang berkumpul di luar ketentuan, dan diberi teguran setelah disampaikan agar massa dibubarkan namun penyampaian atau teguran tersebut tidak diindahkan, maka tim pemenangan, koordinator relawan bahkan pasangan calon bisa tersandung hukum.
Hal ini berdasarkan aturan yang ada. Yakni telegram dari Kapolri, yang isinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 6 tahun 2020, PKPU Nomor 5 tahun 2020, dan PKPU Nomor 10 tahun 2020.
Sehubungan hal tersebut, disampaikan bahwa tahapan pemilihan kepala daerah saat ini memasuki tahap verifikasi persyaratan pencalonan dan penetapan pasangan calon, maka pengundian dan pengumuman nomor urut paslon, kampanye pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan calon terpilih mungkin terjadi kerumunan masa.
Pemilihan serentak dalam bencana non alam covid-19, maka pertama, protokol covid-19 dengan melakukan pencegahan dan pengedalian dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dan dalam penyelenggaraan pilkada.
Kedua, setiap penyelenggara pemilihan dan paslon tim kampanye, serta pihak yang terlibat dalam pemilihan serentak wajib melaksanakan protokol kesehatan, paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
Ketiga, apabila pihak tersebut terah diberikan teguran tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan maka KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, pengawas kecamatan dan desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan (pasal 11 ayat 3, PKPU Nomor 10 tahun 2020).
Keempat, kampanye dalam metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog serta debat publik terbuka antar paslon dilaksanakan dalam ruang atau gedung tertutup dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang, dan harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 dan mematuhi ketentuan mengenai status penanganan covid-19 pada daerah tersebut.
Kelima, kampanye dengan metode kegiatan lain dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang dengan menerapkan protokol kesehatan.
Apabila terdapat pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan, maka berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan pemda setempat dalam mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Apabila KPU, Bawaslu mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan namun tidak diindahkan oleh pelanggar, maka laksanakan langkah hukum dengan dasar Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 212 dan Pasal 218 KUHP.
Bakal calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan pihaknya akan selalu patuh pada regulasi yang ada. “Harapan kami KPU, Bawaslu dan unsur lainnya bisa segera menyusun regulasi yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkada,” ujarnya, kemarin.
Komisioner KPU Kota Makassar Gunawan Mashar, menegaskan bahwa tidak melaksanakan protap covid-19 yang diatur di PKPU Nomor 10 tahun 2020, dan revisi dari PKPU 6, merupakan bagian dari pelanggaran administratif. “Detailnya bisa ditanyakan ke Bawaslu, sebagai penyelenggara yang mengawasi pelaksanaan regulasi,” pinta Gunawan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Dr Firdaus Muhammad, juga berharap sebaiknya pemerintah membuat regulasi khusus terkait corona. ”Misalnya terkait pilkada, sebaiknya diatur dalam undang-undang pilkada,” ujarnya. (rif)

Komentar Anda





Comments
To Top
.