Kriminal

Tiga Kejari di Sulsel Diminta Selidiki Kasus PLTS


MAKASSAR, BKM — Tiga Kejaksaan Negeri (Kejari) yang berada di Sulawesi Selatan (Sulsel), yakni Kejari Pangkep, Kejari Luwu Timur, dan Kejari Jeneponto, diminta segera melakukan penyelidikan proyek pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang ada di wilayah tugasnya masing-masing.
Instruksi itu langsung dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar. Instruksi yang disampaikan langsung Firdaus didasari dengan dugaan proyek PLTS di tiga daerah ini.
”Saya sudah menyampaikan perintah untuk segera turun melakukan penyelidikan dan dinaikkan ke penyidikan,” kata Firdaus, Rabu (16/9).
Menurut Firdaus, perkara PLTS pada tiga daerah itu tidak berbeda jauh dengan perkara penyidikan PLTS berlokasi di desa terisolir di Takalar. Karenanya, penyidik Pidsus Kejari tinggal melengkapi data dan keterangan saksi untuk mempercepat tahap penyelidikan ke penyidikan.
”Nah, sekarang saya jawab. Saya sudah minta penyidik bergerak. Kami tindaki di tiga daerah termasuk di Jeneponto, Pangkep, dan Malili Luwu Timur. Karena belakangan hari ada yang tanya ke saya, kasus PLTS itu terkesan tebang pilih. Masa katanya hanya di Takalar,” tambahnya.
Menyikapi itu, Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus), Muhammad Ansar, menantang Kejati Sulsel untuk segera menetapkan tersangka kasus PLTS di tiga kabupaten tersebut.
Kata dia, pihaknya selama ini mengatensi perkara PLTS yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulsel. Ia berharap Kejati serius menangani perkara tersebut. ”Laksus tantang Kejati sulsel agar segera menetetapkan tersangka kasus PLTS di tiga kabupaten itu. Kami mengatensi hal tersebut dan mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel agar serius menangani perkara tersebut,” ujarnya.
Terkait kasus PLTS, lebih jauh Ansar mengatakan, Laksus juga ke depan akan bersurat dan meminta kepada pihak Kejari yang menangani kasus tersebut agar tidak main-main (serius) dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi PTLS.
”Laksus minta kepada pihak Kejati agar serius tanpa pandang bulu demi tegaknya supremasi hukum dengan mengacu pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001,” ungkapnya. (arf)

Komentar Anda





Comments
To Top
.