Sulselbar

Gubernur Sulbar Amankan Intruksi Mendagri


Paslon Diminta tak Kumpulkan Massa

MAMUJU, BKM — Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengikuti rapat koordinasi (rakor) penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 secara virtual di Aula Kantor Bappeda Polman, Jumat, (18/9). Rakor dipimpin Mendagri RI Tito Karnavian.

Rakor sebagai ajang sosialisasi kepala daerah kepada Paslon agar tidak mengumpulkan massa di tengah pandemi Covid -19 yang bisa berakibat fatal semakin membludaknya kasus Covid-19 di Indonesia.
Mendagri menginruksikan Gubernur hendaknya waspada pada 23 dan 24 September 2020. Masa itu menjadi titik rawan massa karena pengumuman Paslon yang lolos dam berpotensi terjadi anarkisme dan penyerangan Gedung KPU.
“Pada Rabu dan Kamis tidak boleh terjadi penumpukan massa dan harus ada aturan yang mengikat, baik Pergub, Perbub ataupun UUD. Kiranya untuk tidak mengumpulkan massa pada 23 dan 24 September kedepan,”imbau Tito
Tito menekankan, Bawaslu tidak bisa bekerja hanya sendiri, namun dibutuhkan koordinasi yang baik, saling bahu membahu antar seluruh stakeholder terkait
Ia menambahkan, terdapat tiga item yang perlu menjadi perhatian, yaitu diawali dari sosialisasi tahapan pilkada kepada seluruh masyarakat agar dapat memahami isi dari rakor, dilanjutkan sosialisasi aturan-aturan KPU serta sosialisasi kegiatan deklarasi para kontestan agar mereka patuh pada protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan hingga bersih dan hindari keramaian.
Menko Polhukam RI, Mahfud MD, menghimbau daerah yang belum rakor agar segera melaksanakannya sebelum 23 September, dalam rangka sosialisasi menghindari keramaian, antisipasi tindak kerumunan dan keributan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Selain itu juga dibuatkan Perda hukum, memperhatikan zonasi grafik tinggi, sedang dan aman.
“Dilakukan pendekatan dengan kategori, yaitu sinergi aparat penegak hukum maupun institusi, adanya kecerdasan penindakan di dalam rangka penindakan hukum oleh suatu daerah sehingga daerah lain menjadi tahu tentang tindakan hukum pelanggran bisa ditegasi,”pungkasnya. (ala/E)

Komentar Anda





Comments
To Top
.