Headline

NA Tunggu Pusat, Ketua DPRD Maros Setuju


Hatta Rahman: Anggaran Cair 100 Persen, Terlambat Jika Ditunda

BKM/CHAIRIL EVALUASI-Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar Rudy Djamaluddin, memberikan keterangan terkait evaluasi pelaksanaan operasi yustisi perwali No 51 dan 53 di Posko Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Kota Makassar, Senin (21/9). Di tengah pandemi, NA menunggu pemerintah pusat terkait penundaan pilkada di Sulsel.

MAKASSAR, BKM — Wacana penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak terus bergulir. Hal itu dipicu oleh tingkat kerawanan penularan covid-19 jika pilkada tetap digelar di tengah pandemi.
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menanggapi santai desakan tersebut. Menurutnya, semua bergantung dari dari pemerintah pusat. Olehnya itu, Pemprov Sulsel hanya menunggu keputusan tersebut.
“Itu semua kebijakan ada di pemerintah pusat. Kita tinggal menunggu,” ujarnya di Hotel Claro, Senin (21/9).
Selama belum ada penegasan dari pemerintah pusat, lanjutnya, maka tetap akan mempersiapkan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan jadwal pada 9 Desember mendatang. Namun dia mengingatkan, yang terpenting tidak terjadi klaster pilkada. “Kita berharap tidak ada klaster baru. Yaitu klaster pilkada,” imbuhnya.
Olehnya itu, Nurdin berharap para pasangan calon dalam melakukan aktivitas menyadari bahwa protokol kesehatan menjadi sangat penting pada pilkada di masa pandemi ini. Tahapan pilkada ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya penularan. Sehingga diharapkan paslon juga berperan mengendalikan penyebaran.
“Kita berharap semua paslon menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi mereka harus menyiapkan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, jaga jarak pada pertemuan, dan dibatasi sesuai dengan ketentuan,” terangnya.
Nurdin mengakui, ada banyak masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan pilkada serentak. Demikian juga bahwa pemerintah harus tetap mempersiapkan dengan baik pelaksanaannya pada 9 Desember, sesuai yang dijadwalkan.
“Pasangan calon (paslon) agar tidak melakukan pengumpulan massa. Demikian juga dengan massa pendukung, tetap mengikuti aturan dan imbauan agar penyebaran virus tidak terjadi,” terangnya.
Di Sulsel, kata Nurdin Abdullah, kurang lebih sebulan kasus positif terus terjadi pelandaian dengan RT di bawah satu. Namun beberapa hari terakhir ini menunjukkan tren yang naik. “Ini adalah sebuah warning bagi kita bahwa sedikit banyaknya pasti ada impact (dampak) dari tahapan pilkada yang sementara kita laksanakan,” ujarnya.
Dalam upaya memutus dan menekan covid-19 ini, peranan paslon sangat besar. Menerapkan protokol kesehatan, termasuk edukasi kepada seluruh tim sukses.
“Insyaallah kita bisa melaksanakan pilkada ini dengan baik tanpa dihantui dengan kasus corona ini,” harapnya.
Untuk penanganan covid-19, lanjut Nurdin, Sulsel mendapatkan predikat yang cukup baik. “Saya tidak mengatakan kita berhasil. Karena corona virus ini bergantung pada bagaimana tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker dan menghindari kerumunan,” kata Nurdin.
Upaya terbaik, menurutnya, tidak memandang enteng covid-19 dan tidak terlena pada berbagai upaya yang telah dilakukan. Ia kemudian menyampaikan upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Sulsel dan inovasinya.
Tim Gugus Tugas Sulsel sendiri menerapkan dua strategi. Pertama adalah bagi yang terkonfirmasi positif dan ada komorbid dirawat di rumah sakit. Bagi yang terkonfirmasi positif dengan gejala ringan dan tanpa gejala, dikarantina serta dirawat di hotel.
“Kenapa kita lakukan itu? Ini karena peneliti kita dari tim epidemiologi mengatakan puncak pandemi kita tidak akan mungkin dengan kesiapan rumah sakit yang ada. Pasti kita akan over kapasitas, maka kita ambil sikap, kita bagi dua itu tadi,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi pada bupati dan wali kota memanfaatkan program Duta Wisata Covid-19 untuk merawat seluruh yang terkonfirmasi positif ditangani oleh pemprov.

Tanggapan Berbeda

Bupati Maros Hatta Rahman dan Ketua DPRD HA Patarai Amir memberi tanggapan berbeda terkait wacana penundaan pilkada. Hatta berpendapat, sebaiknya tahapan pilbup harus tetap dilanjutkan. Apalagi sejauh ini tahapan sudah berjalan. Bahkan sebentar lagi penetapan pasangan calon dan pencambutan nomor urut.
Selain itu, kata dia, seluruh anggaran pelaksanaan telah dicairkan 100%. “Apalagi yang harus dipikirkan. Dana hibah kabupaten untuk KPU dan Panwas sudah dicairkan 100 persen. Sudah sangat terlambat bila ingin menunda pelaksanaan pilkada di saat seperti ini,” ujar Hatta Rahman usai rapat paripurna di DPRD Maros, Senin (21/9).
Dia menuturkan, seharusnya sejak awal pelaksanaan pilbup ini dilakukan penundaan ke 2021. Namun Menteri Dalam Negeri menginginkan pelaksanaannya tahun 2020.
“Sebelumnya kami sarankan itu tahun 2021. Namun Menteri Dalam Negeri maunya tahun ini. Tapi sekarang sudah tidak bisa ditunda lagi, karena kami sudah bayarkan semua dananya,” ujar Hatta.
Menurutnya, jika pilbup ditunda, maka dana juga harus dikembalikan. “Bisa saja ditunda, tapi dana harus dikembalikan dulu. Nanti dicairkan lagi. Atau bisa juga tidak dikembalikan, tapi pertanggungjawabannya bagaimana. Jadi sebaiknya dijalankan sajalah, karena tahapan sudah berlangsung,” jelasnya.
Hatta menyarankan, pelaksanaan pilbup nanti tetap harus mengacu pada protokol kesehatan.
Sementara itu, Ketua DPRD Maros Patarai Amir mengemukakan pendapat berbeda. Menurutnya, demi alasan kemanusiaan, maka pilbup sebaiknya ditunda.
“Kalau kita mau mengacu kepada perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM), seharusnya pilkada ditunda.Karena pandemi ini belum selesai. Jadi saya setuju jika pilkada ditunda dulu,” katanya, kemarin.
Patari menjelaskan, jika pun harus dilanjutkan, maka para pasangan calon harus menerapkan protokol kesehatan di setiap pertemuannya.
“Jika pun dilanjutkan, seharusnya ini calon dibatasi semua, kemudian dibuatkan rambu-rambu sesuai titik-titik pertemuannya, supaya tetap menegakkan protokol kesehatan,” pintanya.
Terpisah, Ketua DPC PPP Maros Hasmin Badoa menambahkan, seharusnya proses pilbup ini dilanjutkan. Karena bila ditunda, juga tidak menjamin wabah virus covid ini terhenti.
“Kalaupun mau ditunda, sampai kapan? Tidak ada yang bisa menjamin apakah tahun depan wabah ini bisa teratasi atau tidak. Jadi sebaiknya dilaksanakan saja, dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan,” sebutnya. (nug-ari)

Komentar Anda





Comments
To Top
.