Headline

Media Masih Dipercaya, Tetap Netral di Pilkada


MAKASSAR, BKM — Media mainstream seperti koran, televisi, serta radio masih dipercaya oleh publik hingga saat ini. Penyajian informasinya yang dinilai lebih akurat, menjadikannya sebagai rujukan kalangan pembaca. Karenanya, mereka harus tetap menjaga netralitas, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Hal ini mengemuka dalam web seminar (webinar) nasional yang dilaksanakan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) bekerja sama Dewan Pers, Selasa (22/9). Webinar dibuka Direktur Jenderal Informasi dan Publik Kominfo Prof Dr Widodo Muktiyo, sekaligus menjadi narasumber. Ia membahas tentang Deteksi dan Penanganan Berita Bohong atau Hoaks oleh Pemerintah.
Pemateri lainnya adalah anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya. Dia memaparkan Netralitas Media untuk Mensukseskan Pilkada. Sementara dua narasumber dari Makassar, yakni Ketua KPU Makassar Farid Wajdji dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar Nurdin Amir.
Di depan kurang lebih 100 peserta webinar, Widodo menegaskan bahwa literasi terkait pilkada harus digencarkan. Hal itu mengingat kian masifnya platform media sosial menyampaikan informasi, yang sebagian di antaranya terindikasi hoaks.
”Ini angin segar bagi untuk kita, bahwa saat ini masyarakat menaruh kepercayaan pada jurnalistik media mainstream. Untuk itu mari bersama-sama kita menjaganya. Pemerintah juga punya tanggung jawab di dalamnya,” ujar Widodo.
Ia juga menyinggung soal kehadiran media partisan yang biasanya muncul di saat perhelatan pilkada. Ia menegaskan bahwa media seperti itu tidak akan bertahan lama. Keberadaannya yang musiman akan mudah hilang.
Terhadap pengelola dan pemilik akun media sosial, Widodo mengingatkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi jika mereka melakukan pelanggaran. Bahkan bisa sampai pada takedown.
Agung Dharmajaya dari Dewan Pers menjelaskan tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Ia merujuk pada dua negara yang menggelar pesta demokrasi ini saat wabah tengah berlangsung. Yakni Iran dan Korea.
”Kalau di Iran tingkat partisipasi pemilihnya sangat sedikit. Sementara di Korea lebih baik dan bisa menjadi contoh. Ini bisa menjadi acuan bagi 270 kabupaten/kota serta provinsi di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak,” jelasnya.
Untuk media, Agung menegaskan bahwa peran mereka sangat penting. Tidak hanya pemberitaan tentang pelaksanaan tahapan.
Bagaimana dengan media yang pemiliknya menjadi kontestasn dalam pilkada? Dewan Pers, menutur Agung, akan melakukan pengawasan secara intens. Bila pemberitaannya dinilai tidak lagi netral, pihaknya segera memberi teguran agar segera kembali ke jalur netralitasnya. Ketua KPU Makassar Farid Wajdji menegaskan, saat ini pihaknya tidak lagi berada pada tahap persiapan. Melainkan sudah sampai di tahapan menjelang penetapan pasangan calon, yang disusul pengundian nomor urut.
”Kalau untuk target partisipasi pemilih, kita sama dengan pusat, yaitu 77,5 persen. Namun yang terjadi di Makassar selama ini, angkanya masih di bawah 60 persen, atau 58 persen lebih,” jelasnya.
Walau di tengah pandemi, Farid menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten untuk melaksanakan pilkada serentak lanjutan pada 9 Desember mendatang. Hal itu sejalan dengan keputusan pemerintah pusat yang tak akan melakukan penundaan. (*/rus)

Komentar Anda





Comments
To Top
.