Bisnis

BPJamsostek Serahkan Data Calon Penerima BSU Gelombang IV


Di Sulsel dan Maluku Kemnaker Telah Cairkan 508.863 Rekening Pekerja

Toto Suharto

MAKASSAR, BKM — Sesuai komitmen bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tentang penyerahan bertahap data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan), menyerahkan data calon penerima BSU gelombang IV. Data tersebut diserahkan pihak BPJAMSOSTEK kepada KemEnaker pada hari Rabu, (16/9), dengan jumlah data sebanyak 2,8 juta nomor rekening peserta.
”Jadi total nomor rekening yang telah kami serahkan ke Kemnaker hingga saat ini sebanyak 11,8 juta data nomor rekening peserta,” ungkap Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK pada acara dialog Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang membahas tentang Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja.
Penyerahan data secara berkala ini ditargetkan rampung pada akhir bulan September 2020. ”Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengecekan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU,” tegasnya.
Agus menyatakan, pihak BPJAMSOSTEK telah mengumpulkan 14,7 juta nomor rekening sejak pertengahan bulan Agustus 2020.
”Kemarin (15/9) merupakan hari terakhir penyampaian data nomor rekening calon penerima BSU oleh perusahaan atau pemberi kerja. Namun untuk nomor rekening yang telah disampaikan dan kami kembalikan karena perlu dikonfirmasi, kami masih menunggu hasil konfirmasi ulang tersebut sampai akhir bulan September,” tambah Agus.

Agus menjelaskan, setiap data nomor rekening yang diserahkan telah melalui tahapan validasi berlapis, untuk memastikan penerima BSU ini tepat sasaran. Data yang belum lolos validasi karena ketidaksesuaian data dengan bank atau sistem internal BPJAMSOSTEK, akan dikembalikan kepada pemberi kerja atau perusahaan untuk dilakukan konfirmasi ulang.

”Sekitar 1,2 juta data masih dalam proses validasi perbankan dan konfirmasi ulang kepada pemberi kerja. Data yang dikonfirmasi ulang seperti nomor rekening yang tidak aktif karena ditutup, dibekukan, nama tidak sesuai nomor rekening, data nomor rekening tidak sesuai catatan kepesertaan BPJAMSOSTEK atau kepesertaannya lebih dari satu, telah kita kembalikan kepada pemberi kerja. Kami harap perusahaan berusaha secepat mungkin untuk menyampaikan data konfirmasi tersebut,” ujar Agus.
Agus juga menambahkan, terdapat 1,7 juta data peserta yang tidak memenuhi kriteria yang tertuang dalam Permenaker 14 Tahun 2020. Sehingga dipastikan tidak berhak menerima BSU.

Agus mengingatkan, BPJAMSOSTEK juga telah mengirimkan sekitar 398 ribu SMS bagi pekerja yang sudah mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT), namun masih berstatus peserta aktif pada bulan Juni 2020. SMS tersebut berisi tautan unik yang hanya bisa diakses oleh penerima untuk pengkinian data secara mandiri, termasuk konfirmasi nomor rekening.
”Saat ini peserta yang telah melakukan konfirmasi mandiri sebanyak 145 ribu orang. Kami masih menunggu sampai akhir September. Ingat, yang bisa melakukan pengkinian mandiri hanya peserta yang mendapatkan SMS tersebut,” terang Agus.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Haiyani Rumondang yang juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang sama menyatakan, hingga hari ini dari 2,5 juta data pekerja yang diserahkan pada gelombang I, terdapat 2,47 juta pekerja atau 99,32 persen yang telah mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan untuk data gelombang II telah mencapai 99,28 persen atau 2,97 juta pekerja. Selanjutnya untuk golombang III proses pencairan dana bantuan telah mencapai 40,9 persen atau 1,43 juta pekerja. Sehingga total BSU yang telah dicairkan mencapai 6.87 juta.

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai program BPJAMSOSTEK dan BSU, masyarakat dapat mengakses akun media sosial resmi BPJAMSOSTEK @bpjs.ketenagakerjaan pada Instagram, @bpjstkinfo pada platform Twitter, dan BPJS Ketenagakerjaan pada Facebook dimana keseluruhan akun tersebut sudah berstatus Terverifikasi.

”Kami mengapresiasi pihak pemberi kerja atau perusahaan karena telah bekerjasama dengan baik dalam melakukan pengkinian data peserta untuk mendukung program BSU dari pemerintah. Semoga program BSU dari pemerintah ini mampu meringankan beban ekonomi masyarakat pekerja dan mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia,” tutup Agus.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Toto Suharto, mengatakan, untuk di wilayah Sulawesi Maluku hingga periode ke-4, Kemnaker telah mencairkan BSU kepada 508.863 rekening pekerja dari 658.614 data valid atau sebanyak 77 persen.

Adapun data penerima dari delapan provinsi di wilayah Sulawesi Maluku, masing-masing Maluku 26.177 dari 35.634 data valid (73 persen), Maluku Utara 21.167 dari 25.133 data valid (84 persen), Sulawesi Utara 74.911 dari 108.646 data valid (69 persen)Sulawesi Tengah 73.385 dari 91.561 data valid (80 persen), Gorontalo 19.019 dari 25.238 data valid (75 persen), Sulawesi Selatan 201.805 dari 255.660 data valid (79 persen), Sulawesi Tenggara 68.882 dari 80.550 data valid (86 persen), dan Sulawesi Barat 23.517 dari 36.192 data valid (65 persen).

”Kami juga mengimbau kepada para pelaku usaha/HRD dan tenaga kerja peserta BPJAMSOSTEK agar melakukan update data kependudukannya dan melengkapi dengan nomor handphone (HP) dan rekening banknya yang aktif,” ungkap Toto Suharto.
Toto Suharto mengungkapkan, selain adanya BSU bagi pekerja, juga ada pemberian relaksasi iuran bagi pemberi kerja dan pekerja. PP Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 telah ditandatangani Presiden RI.
”PP No 49 tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi 6 bulan (Periode iuran bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021), kelonggaran batas waktu pembayaran, keringanan iuran JKK dan JKM sebesar 99 persen atau cukup bayar 1 persen, penundaan pembayaran sebagian iuran JP yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021 sampai April 2022, serta keringanan denda menjadi 0,5 persen,” terangnya.
Kebijakan ini, lanjut Toto Suharto, tanpa menurunkan manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP No 82 tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja.
Tujuan kebijakan ini, antara lain, mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian dan  kelangsungan usaha.

”Momen ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK karena iuran yang sangat terjangkau, baik untuk pelaku usaha kecil/mikro maupun bagi pekerja BPU (Bukan Penerima Upah),” tukas Toto Suharto. (mir)

Komentar Anda





Comments
To Top
.