Headline

DPRD Takalar Bisa Usulkan Pemberhentian Bupati


Tiga Alasan Pokok Setujui Hak Interpelasi

TAKALAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar akhirnya menyetujui usulan hak interpelasi terhadap Bupati Syamsari Kitta. Persetujuan tersebut lahir melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) dengan agenda menetapkan jadual rapat paripurna usulan hak interpelasi yang berlangsung di ruang rapat paripurna lantai dua DPRD Takalar, Rabu (23/9).
Bupati Takalar akan diperhadapkan guna menjelaskan serangkaian kegaduhan yang terjadi selama kurang lebih tiga tahun pemerintahan SK-HD berjalan. Sebanyak 20 anggota DPRD Takalar dari berbagai fraksi menyetujui usulan hak interpelasi tersebut.
”Sebanyak 20 anggota DPRD Takalar menyetujui usulan hak interpelasi terhadap bupati. Agenda hak interpelasi ini lahir berdasarkan tiga alasan pokok. Pertama, buruknya tata kelola APBD, tidak transparannya pengelolaan anggaran penanganan covid-19, dan tertundanya pilkades serentak selama tiga kali penganggaran,” kata H Muhammad Jabir Bonto, Rabu (23/9).
Agenda rapat pengusulan hak interplasi dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar Muhammad Darwis Sijaya. Ia didampingi dua wakil ketua, masing masing Hj Erni Halera dan H Muhammad Jabir Bonto.
Jabir Bonto yang juga politisi Partai Golkar Takalar selaku juru bicara sekaligus inisiator usulan hak interplasi, dengan nada yang berapi-rapi meminta pada seluruh anggota dewan yang telah bertanda tangan untuk konsisten mengawal jalannya salah satu hak dari anggota dewan tersebut.
“Usulan hak interplasi ini sudah sah. Kita jangan takut melawan kedzaliman. Ini sudah saatnya kita mempertanyakan pada bupati terkait kegaduhan kegaduhan yang terjadi selama ini,” tandas Jabir Bonto.
Dari sejumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut dari berbagai partai, hanya tiga partai yang memiliki legislator paling solid mendukung hak interplasi. Mereka ini pula yang ulunya adalah pengusung pasangan bupati dan wabup Takalar. Ketiga parpol itu masing-masing Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan PKB.
Dihubungi terpisah di Makassar, ahli tata negara dari STIA LAN Makassar Dr Alam Tauhid Syukur, mengatakan bila hak interpelasi di DPRD adalah hak wakil rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Keterangan yang dimaksud adalah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
Menurut Alam Tauhid, bila bupati (pemerintah) tidak dapat memberikan keterangan yang semestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat, maka bisa saja mengusulkan memberhentikan bupati sebelum habis masa jabatannya.
”Terutama kalau ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bupati secara sengaja melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (ira/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.