Headline

BPK Sulsel Janji Periksa Duit Covid Seluruh Daerah


MAKASSAR, BKM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel berjanji akan memeriksa seluruh dana yang dialokasikan untuk penanganan covid-19. Untuk saat ini, baru ada tiga entitas (daerah) yang menjadi titik pemeriksaan. Yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Pemkab Gowa dan Maros.
”Kenapa baru tiga daerah tersebut? Karena itu tindak lanjut dari pusat. Ini sifatnya nasional. Untuk seluruh kabupaten/kota di Sulsel, kita juga akan periksa. Laporan pertanggungjawabkan penggunakan anggaran tahun ini kan biasanya disampaikan tahun berikutnya. Jadi di situ kita akan periksa,” terang Kepala Perwakilan BPK Sulsel Wahyu Priyono.
Wahyu menjelaskan hal itu ketika berbicara pada Workshop dan Forum Komunikasi BPK dengan Media Massa dan LSM, Jumat (25/9). Pertemuan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi xoom conference meeting.
Diakui Wahyu, untuk pemeriksaan yang dilakukan pihaknya saat ini baru tahap pendahuluan. Analisanya mencakup risiko tinggi, sedang, dan rendah. Gowa dan Maros menjadi sampel berdasarkan petunjuk dari BPK pusat. Tujuannya untuk melihat tingkat kepatuhan entitas dalam mengelola anggaran.
”Menjadi suatu keharus bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan anggaran penanganan covid yang dialokasikan. Baik dari hasil refocusing, alokasi anggaran pemerintah pusat, BUMN, bantuan perusahaan, masyarakat dan sumber-sumber lainnya,” tandas Wahyu.
Dalam pemaparannya, Wahyu juga menjelaskan tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi dan daerah tahun 2020. Dari pemeriksaan LKPD 25 entitas, diperoleh hasil masih ada tiga kabupaten yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Masing-masing Kabupaten Takalar, Tana Toraja, dan Jeneponto.
Raihan WDP tersebut, diakui Wahyu, salah satunya dikarenakan persoalan aset. ”Dari hasil pemeriksaan, ditemukan ada aset yang tidak diketahui keberadaannya. Saat BPK di lapangan, aset tersebut juga tidak ditemukan. Padahal nilainya mencapai puluhan miliaran,” tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, ada pula daerah yang tidak taat pada peraturan perundang-undangan. Ada pula kas tekor. Neraca dilaporkan bahwa dalam kas terdapat puluhan miliar. Namun setelah ditelusuri, dana tersebut tidak ada.
Wahyu mengakui bahwa saat ini masih ada daerah yang belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan rekomendasi yang disampaikan BPK. Hanya saja, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang sanksi bagi entitas yang tidak patuh.
Dalam workshop daring tersebut, BPK Perwakilan Sulsel juga meluncurkan aplikasi pengaduan E-WAKO. Akronim dari Elektronik Wadah Komplain. Menurut Wahyu, kehadiran aplikasi ini sebagai wujud peningkatan mutu pelayanan dan mengoptimalkan penanganan pengaduan dari masyarakat. Aplikasi ini merupakan sarana komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan kepada BPK Perwakilan Sulsel. Melalui aplikasi ini pula masyarakat dapat memantau sejauh mana pengaduan yang disampaikannya ditindaklanjuti oleh BPK. (*/rus)

Komentar Anda





Comments
To Top
.